Pemkab Sumedang Targetkan Legalitas Koperasi Merah Putih Rampung 20 Juni
FAJARNUSANTARA.COM- Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan rampung secara legal pada 20 Juni 2025. Target itu disampaikan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila saat memimpin rapat percepatan pembentukan KMP di Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis, 12 Juni 2025.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyebut percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai bagian dari program strategis daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.
Dalam rapat bersama perangkat daerah dan notaris, ia menekankan pentingnya penyelesaian akta notaris koperasi sebelum tenggat waktu.
“Target kita jelas, pada 20 Juni semua akta notaris untuk Koperasi Merah Putih di setiap desa harus selesai,” kata Fajar. “Oleh karena itu, hari ini kita identifikasi kendala di lapangan dan cari solusi konkret.”
Hingga kini, penguasaan nama dan kesiapan administrasi koperasi telah mencapai 100 persen. Namun, penerbitan akta notaris baru sekitar 30 persen. Untuk mempercepat proses, pemerintah sepakat membentuk Posko Verifikasi di setiap kecamatan.
Posko itu menjadi tempat penandatanganan akta secara langsung antara desa dan notaris yang ditentukan berdasarkan wilayah.
“Dengan pendekatan langsung ke kecamatan, diharapkan seluruh desa bisa hadir sesuai jadwal dan mempercepat proses legalisasi koperasi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Sumedang, Tuti Ruswati, menegaskan komitmen pemerintah mendukung percepatan pembentukan koperasi desa. Ia menilai KMP akan menjadi instrumen vital dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
“KMP adalah tonggak penting pemberdayaan ekonomi desa. Kita tidak boleh lambat. Semua harus bergerak bersama, cepat, dan tepat,” kata Tuti. Ia berharap koperasi ini mampu mendukung UMKM, mengelola potensi desa, hingga menjadi saluran bantuan pemerintah secara langsung.
Rapat percepatan pembentukan KMP diikuti oleh sejumlah pejabat, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asep Uus, Kepala Dinas PMD Widodo Heru Prasetyawan, Kepala Dinas KUKMPP Agus Kori Hidayat, dan Kabag Perekonomian dan SDA Mulyani Toyibah.**
