DaerahNasionalPemerintahan

Kunjungi Pengungsian Longsor Sumedang, Menteri PPPA Sebut Perempuan-anak Harus Diutamakan

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Jumat (22/1/2021) mengunjungi lokasi pengungsian korban longsor Dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA menyebutkan, dalam penanganan warga terdampak bencana longsor, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Yakni, dalam menyediakan layanan psikologis bagi para pihak, terutama anak-anak yang mengalami trauma.

Namun utamanya, kata Bintang, kepada perempuan hamil dan menyusui, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Mereka, katanya, merupakan kelompok rentan yang harus diutamakan dalam penanganan bencana.

“Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemenuhan hak mereka harus diperhatikan, mereka memiliki kebutuhan khusus dan spesifik,” katanya, seperti dikutip dari Antaranews,com.  

“Itu juga bentuk komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam upaya pelindungan perempuan dan anak pada situasi paling sulit sekalipun,” tuturnya.

Disebutkan, pemerintah pusat dan daerah, akan terus bergandeng tangan dan bergotong royong dalam memberikan pelindungan terbaik untuk penanggulangan bencana hingga pascabencana.

Disamping itu, Bintang juga memberi penghargaan atas penanganan cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang. Sebab meski di lokasi pengungsian, tetap mengutamakan protokol kesehatan.

“Penerapan prokes harus terus dilakukan, seperti menjaga jarak sebisa mungkin, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer,” tuturnya. (**)

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button