Daerah

Hari Ini, 131 KK Terdampak Longsor Sumedang Tempati Huntara Milik Provinsi

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Masa tanggap darurat pascabencana longsor Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, sudah berakhir pada 29 Januari 2021 lalu. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang pun kini tengah fokus dalam pemulihan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Cimanggung.

Bahkan sebanyak 131 Kepala Keluarga (KK) warga terdampak longsor Kampung Bojongkondang sudah menempati tempat hunian sementara.

Baca Juga :  Tahun 2023 Pemkab Sumedang Usung Tagline "Sumedang Sakti"

“Tanggap darurat sudah beres dan masuk masa transisi, pengungsi (dari zona merah) dialihkan ke hunian sementara ke apartemen provinsi di daerah Rancaekek,” kata Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir, Senin (1/2/2021) seperti melansir dari laman resmi Pemkab Sumedang.

Berdasarkan keputusan Badan Geologi, lanjut Dony, 131 KK yang tinggal di zona merah itu, rumahnya sudah tidak bisa lagi ditempati dan harus direlokasi.

Baca Juga :  Setelah 43 Tahun Menunggu, Warga Padaasih dan Babakan Asem Sumringah Jalan di Desanya Mulus

“Tinggal di sana selama 6 bulan, sambil nunggu kami membangun hunian yang permanen,” tuturnya.

Disebutkan Dony, pemerintah juga sudah menyiapkan dua skema dalam membangun rumah di tanah khas Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung. Untuk skema kedua, membeli rumah di perumahan bersubsidi di daerah Cilembu Kecamatan Pamulihan.

Baca Juga :  Bupati Sumedang : Sumedang Harus Punya Ketahanan Ekonomi Daerah Untuk Menghadapi Tantangan Krisis Global

“Mereka (warga tedampak) harus ikuti anjuran pemerintah, selamatkan diri dengan tinggal di tempat yang aman dan nyaman. Sekarang kami relokasikan mereka ke hunian sementara,” imbaunya.

Meskipun secara kasat mata rumah di zona merah masih terlihat kokoh, secara saintifik keilmuan, tanah dibawahnya sangat keropos. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button