FAJARNUSANTARA.COM – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sumedang menyalurkan bantuan bagi korban longsor di Kampung Cirangon, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Senin, 13 April 2026. Partai berlambang banteng itu juga mendorong pemerintah daerah memperkuat mitigasi bencana dan mempertimbangkan relokasi warga dari zona rawan.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono bersama Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari serta jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Sumedang. Rombongan menyerahkan bantuan darurat berupa pakaian, perlengkapan tidur, dan terpal kepada warga terdampak, termasuk keluarga korban meninggal.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan, mengatakan pihaknya mendorong pembaruan data kebencanaan dan langkah mitigasi yang lebih komprehensif oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memiliki kajian terkait wilayah yang perlu direlokasi.
“Yang utama adalah penyelamatan jiwa, di samping harta benda. BPBD tentu sudah memiliki kajian daerah mana yang relatif aman untuk relokasi warga, khususnya di titik-titik yang berpotensi terjadi bencana kembali,” ujar Atang.
Ia menambahkan, pihak legislatif akan mendorong penanganan faktor pemicu bencana, seperti persoalan drainase.
“Kami di DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk menangani persoalan drainase agar tidak menimbulkan dampak serupa di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, Ono Surono menyampaikan duka cita atas meninggalnya Fendi Supendi, korban yang tertimbun longsor beberapa hari sebelumnya. Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Sumedang merupakan wilayah rawan bencana dengan banyak zona merah yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Ono.
Ono menjelaskan, Desa Mekar Rahayu sebelumnya masuk kategori zona kuning atau waspada. Namun, setelah terjadi longsor, diperlukan evaluasi ulang untuk menentukan status wilayah tersebut.
“Mitigasi harus dilakukan kembali, termasuk inventarisasi wilayah rawan bencana. Jika memang berisiko tinggi, maka relokasi warga menjadi langkah penting,” katanya.
Selain itu, Ono menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pemulihan warga terdampak, mulai dari pembangunan rumah hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Ia juga mendorong peningkatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Dengan edukasi yang baik, masyarakat dan aparat desa bisa lebih siap dalam melakukan langkah antisipasi,” ujarnya.
Terkait longsor di kawasan Cadas Pangeran, Ono meminta pemerintah mengambil langkah konkret, termasuk pembangunan tembok penahan tanah.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Untuk wilayah zona merah, relokasi harus dilakukan. Sementara untuk jalur nasional seperti Cadas Pangeran, perlu pembangunan infrastruktur penahan longsor agar dampaknya tidak meluas,” katanya.**
