Momentum HJS ke-448, Ineu Soroti Tantangan Fiskal dan Dorong Sinergi Infrastruktur
FAJARNUSANTARA.COM – Perayaan Hari Jadi Sumedang (HJS) ke-448 menjadi momentum evaluasi pembangunan daerah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Ineu Purwadewi Sundari, menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dan kolaborasi lintas pemerintahan untuk menjaga laju pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Ineu Purwadewi Sundari, menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumedang menunjukkan progres positif meski dihadapkan pada tekanan fiskal. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Sumedang ke-448 di Gedung DPRD Sumedang, Rabu, 22 April 2026.
Ineu mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga ritme pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Pembangunan di Sumedang berjalan cukup baik. Infrastruktur kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten terus berprogres. Ini prestasi yang patut kita apresiasi,” kata Ineu.
Meski demikian, ia menyoroti tantangan serius berupa menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Menurut dia, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ineu juga menegaskan bahwa sektor infrastruktur jalan tetap menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan anggaran ke depan, khususnya pada tahun 2027. Ia mendorong agar dukungan provinsi tidak hanya terfokus pada jalan berstatus provinsi, tetapi juga menyasar jalan kabupaten dan desa yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
“Kami berharap ke depan dukungan untuk infrastruktur kabupaten dan desa semakin kuat. Pembangunan harus merata agar masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, perluasan bantuan keuangan dari provinsi dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.**







