Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa menerjemahkan Kurikulum Merdeka dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh para pelaku pendidikan.
“Inilah evaluasi dari Kemendikbud untuk menerjemahkan Kurikulum Merdeka dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh para pelaku pendidikan,” kata Dede Yusuf di Hotel Sutan Jaya Soreang, Sabtu (21/1).
Ia menjelaskan, ketika sosialisasi Kurikulum Merdeka diberikan oleh para teknokrat maka hasilnya belum tentu bisa seimbang antara pengelola pendidikan yang berada di kota-kota besar dengan yang ada di Kabupaten.
Dalam konteks ini adalah mereka yang berasal dari orang-orang yang sudah membiasakan diri memberikan pembelajaran dengan metode yang jauh lebih efektif/efisien.
“Kita terlalu banyak aturan-aturan baku seragamisasi yang membuat akhirnya salah. Kita begini kita begitu dan kreativitas juga sangat terbatas sekali untuk diterapkan secara nasional,” kata Politikus yang dulu artis ini.
Dede menilai, dalam menerapkan Kurikulum Merdeka butuh proses panjang, tidak cukup waktu 5 tahun.
“Artinya kalau kita mau jujur dalam masa periode 5 tahun kabinet yang ada saat ini belum cukup untuk melakukan sebuah evaluasi karena output dari pada Kurikulum Merdeka ini belum ada hasilnya,” katanya.
Untuk itu, tambah Dede Yusuf, kurikulum Merdeka outputnya nanti apakah lebih baik daripada kurikulum sebelumnya itu butuh waktu minimal 3 sampai 5 tahun baru bisa ketahuan.
Ia menilai ini adalah bagian proses daripada perubahan yang perlu dilakukan untuk mengurus pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu DPR menunda revisi undang-undang Sisdiknas
“Makanya kita berbicara peta jalan pendidikan karena dengan peta jalan pendidikan orang-orang terutama pelaku pendidikan di daerah tahu mau dibawa kemana sih endingnya Kurikulum Merdeka ini,” katanya.
