Daerah

Tren Covid-19 Meningkat, Kades di Sumedang Diminta Aktifkan Lagi Desa Siaga Corona

FAJARNUSANTARA, SUMEDANG – Para kepala desa di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, diminta mengaktifkan lagi Desa Siaga Corona. Hal itu menyusul, meningkatnya kasus Covid-19. Hingga Sabtu (20/9) sore, tercatat sudah ada 134 kasus yang terkonfirmasi.

Jumlah itu, terdiri dari 124 sembuh dan empat orang meninggal yang memiliki riwayat perjalanan dari Zona merah, yakni Jakarta. Sedangkan yang masih dalam perawatan, hingga sore ini masih berjumlah enam pasien.

“Para kepala desa juga harus melakukan pendataan lagi bagi pendatang dari Zona Merah dan melakukan Isolasi mandiri sebelum mereka bisa berinteraksi kembali dengan masyarakat lainnya. Forkopimcam dan puskesmas juga diharapkan dapat melakukan monitoring terhadap kegiatan ini. Dan nanti, pastikan yang sedang melakukan isolasi mandiri itu diawasi oleh dinas terkait, seperti kecamatan serta petugas Desa Siaga Corona yang melibatkan RT/RW sehingga terhindar dari klaster keluarga,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.,

Baca Juga :  Tegas, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Karena Masih Proses Pemulihan Dampak Covid-19

Ketua gugus yang juga Bupati Sumedang itu, meminta juga kepada personel gugus tugas, TNI/Polri, kepala SKPD, camat dan warga Kabupaten Sumedang, untuk tetap mewaspadai perkembangan terkini Covid-19. Semua pihak diminta untuk meningkatkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Mengingat juga beberapa tetangga Kabupaten Sumedang, dalam beberapa waktu terakhir seperti Bandung, Garut dan Majalengka, menunjukan pertumbuhan jumlah terkonfirmasi yang cukup signifikan,” tuturnya.

Dony pun mengimbau warga Kota Tahu itu, untuk menunda perjalanan ke luar kota terutama zona merah, seperti Jakarta, Depok, Bandung dan juga wilayah yang saat ini cukup signifikan pertumbuhan covid-nya.

Baca Juga :  Seorang Warga Tanjungsari Meninggal Dunia Dengan Postif Covid-19, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

Termasuk, tambah Dony, pimpinan SKPD agar dapat mengintensifkan kembali Satgas Covid di lingkungan masing-masing. Sekaligus, pengawasan di lokasi binaan SKPD terkait.

“Satgas Internal wajib melakukan tugasnya menjaga Kantor agar steril dari penyebaran Covid, sedang satgas eksternal memastikan di lokasi binaan SKPD agar Protokol Kesehatan berjalan, dengan efektif. Seperti Disparbudpora ke tempat wisata, Dinas Kopmukmpp di pasar, mal dan pusat perbelanjaan. Disnaker ke pusat industri dan lain sebagainya. Asda Ekbang dan Kesra mengawasi pontren dan SKPD lainnya,” pintanya.

Tak hanya itu, pihak Satpol PP diminja juga untuk terus melakukan operasi penegakan disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan. Sehingga dengan tindakan tegas dan penerapan sanksi, tertib protokol kesehatan akan tercipta secara maksimal.

Baca Juga :  Tegas, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Karena Masih Proses Pemulihan Dampak Covid-19

“Kepada forkopimcam juga untuk terus menjalankan patroli kewilayahan secara intensif, melalui penyampaian sosialisasi protokol kesehatan. Tentunya agar tercipta kesadaran di masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dibanding dengan mengobati. Dan juga memberikan sanksi kepada para pelanggar,” tuturnya.

“Tidak lupa untuk kepada dinas kesehatan dan RSUD, untuk terus melakukan testing, tracing dan treatment, sehingga dapat mendeteksi sebaran Covid-19 untuk melakukan kendali sejak dini,” tambahnya.

Perlu diketahui juga, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, per hari ini (19/9) sudah mencapai 240.687. Terdiri dari sembuh 174.350 dan meninggal 9.448. Sedangkan terakhir hari Sabtu kemarin tanggal 19 September, dalam waktu sehari kasus positif sebanyak 4.168 orang. Dan itu menjadi rekor tertinggi dalam waktu sehari. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button