Tinjau Lagi Lokasi Longsor, Aleg PKS Ini ‘Ngamuk’ Soal Perumahan yang Pangkas Bukit dan Gunung di Hadapan Wabup dan Sekda Sumedang
Erwan Sebut Tak Akan Beri Izin Pembangunan Perumahan di Perbukitan
FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Banyaknya perumahan yang memangkas bukit dan gunung, menjadi sorotan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi.
Sebab, kondisi itu menjadi penyebab terjadinya bencana alam banjir dan longsor, seperti yang terjadi di Dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Hal itu, diungkapkan Nurhasan di hadapan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan dan Sekda Sumedang Herman Suryatman, disela kunjungannya bersama anggota DPR RI lainnya, dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR-RI mengenai peninjauan lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).
Disebutkan Nurhasan, dirinya telah berkeliling selama dua hari di kawasan Cimanggung dan juga Jatinangor. Kedua wilayah itu, katanya, merupakan bukit dan pengunungan, namun kini banyak dibangun perumahan.
“Dan dua kawasan itu berdekatan. Gunung Geulis, Bukit Go’ong dan lainnya yang dipangkas itu (jadi perumahan),” ujarnya.
“Perumahan itu naik ke atas, terus bikin jalan di bawah, pohon ditebas bahkan ini, yang longsor ini kan sudah digugat sama perumahan yang longsor itu. Jangan bikin jalan untuk naik ke perumahan di atas. Dari segi rekonstruksi, jangan ada netes air sedikitpun dari atasnya. Ini bukan netes, ‘ngegeronjong’ ke bawah,” tambahnya.
Persoalan ini, lanjut Nurhasan, menjadi PR bersama untuk kedepannya. Sebab cepat atau lambat, ribuan perumahan yang memangkas bukit dan gunung, harus ada desigan dan kajian secara komperhensif untuk kawasan Jatinangor dan Cimanggung.
“Kita punya ITB, punya Unpad, suruh duduk bareng mengkaji Jatinangor dan Cimanggung. Mumpung Pak Jokowi lagi seneng infrastruktur terus,” tuturnya.
Sementara itu, Wabup Sumedang, Erwan Setiwan menyebutkan bahwa Pemkab Sumedang dalam waktu dekat bakal melakukan moratorium atas perizinan dua perumahan yang mengalami longsor itu.
“Kita diskusikan bersama, membuat grand desain supaya ini hijau lagi. Yang tadinya peruntukkannya untuk hutan lindung dan penyimpanan air, kita kembalikan,” ujarnya, dikutip dari IDN Times Jabar.
Begitu juga, kata wabup, pemkab tidak akan memberikan izin kepada perumahan yang berdiri di lereng perbukitan yang ada di Sumedang.
“Tidak akan pernah lagi mengeluarkan izin untuk pembangunan di perbukitan untuk seluruh Kabupaten Sumedang,” sebutnya. (**)
