FAJARNUSANTARA.COM– Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) mendesak pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, organisasi tersebut meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menindak dugaan penyimpangan, termasuk keberadaan titik distribusi dan dapur penyedia makanan yang diduga fiktif.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PUI, Bambang Irawan, mengatakan program MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dipertahankan karena membantu anak-anak, khususnya di daerah terpencil, memperoleh asupan gizi yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.
“Banyak anak Indonesia yang membutuhkan asupan gizi memadai. Program MBG ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga turut menambal beban orang tua yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar keluarga,” ujar Bambang melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Jumat 19 Juni 2026.
Meski mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, Bambang menilai pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat. Menurut dia, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai tujuan program.
Ia mendesak BGN segera mengevaluasi dan menutup dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi prosedur maupun standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dapur-dapur yang terbukti tidak sesuai prosedur, termasuk yang memiliki titik distribusi fiktif, harus segera dievaluasi dan ditutup. Tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang menunggangi program kerakyatan ini untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Sebagai langkah memperkuat sistem distribusi dan pengawasan, Bambang mengusulkan agar BGN menggandeng yayasan serta lembaga profesional yang mengelola institusi pendidikan. Menurutnya, pelibatan sekolah secara langsung dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memastikan makanan diterima oleh sasaran yang tepat.
Ia menambahkan DPP PUI berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Organisasi tersebut memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk intervensi negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Selain itu, PUI mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
“Agar berjalan bersih, transparan, dan tidak menjadi ajang bancakan,” ujar Bambang.***
