Skrol untuk membaca pos
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
9

DPP PUI Desak Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan, Minta BGN Tutup Dapur Fiktif

Enceng Syarif Hidayat2 min
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PUI, Bambang Irawan, (Foto: Istimewa)
Example 468x60
A-AA+A++

FAJARNUSANTARA.COM– Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) mendesak pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, organisasi tersebut meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menindak dugaan penyimpangan, termasuk keberadaan titik distribusi dan dapur penyedia makanan yang diduga fiktif.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PUI, Bambang Irawan, mengatakan program MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dipertahankan karena membantu anak-anak, khususnya di daerah terpencil, memperoleh asupan gizi yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.

Example 300x600
Baca Juga :  Sumedang Perkuat Antisipasi Abu Vulkanik dan Karhutla yang Melonjak 99 Persen

“Banyak anak Indonesia yang membutuhkan asupan gizi memadai. Program MBG ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga turut menambal beban orang tua yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar keluarga,” ujar Bambang melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Jumat 19 Juni 2026.

Meski mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, Bambang menilai pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat. Menurut dia, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai tujuan program.

Baca Juga :  Brimob Polda Jabar dan Pemda Sumedang Lakukan Aksi Spektakuler Bersihkan Sungai Cikeruh

Ia mendesak BGN segera mengevaluasi dan menutup dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi prosedur maupun standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dapur-dapur yang terbukti tidak sesuai prosedur, termasuk yang memiliki titik distribusi fiktif, harus segera dievaluasi dan ditutup. Tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang menunggangi program kerakyatan ini untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Sebagai langkah memperkuat sistem distribusi dan pengawasan, Bambang mengusulkan agar BGN menggandeng yayasan serta lembaga profesional yang mengelola institusi pendidikan. Menurutnya, pelibatan sekolah secara langsung dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memastikan makanan diterima oleh sasaran yang tepat.

Baca Juga :  Sumedang Kembali Jadi Tuan Rumah West Java Paragliding Championship 2026

Ia menambahkan DPP PUI berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Organisasi tersebut memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk intervensi negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Selain itu, PUI mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik penyalahgunaan.

“Agar berjalan bersih, transparan, dan tidak menjadi ajang bancakan,” ujar Bambang.***

Example 300250
Example 120x600
Example 728x250