DaerahKesehatan

Sumedang Siapkan Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Untuk 8.000 Orang

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, tengah menyiapkan vaksinasi covid-19 untuk tahap ke-dua. Rencananya, vaksinasi pada tahap II di termin ke satu nanti, akan disebarkan untuk 8.000 orang pelayanan publik.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman. Sasaran vaksinasi nanti, seperti anggota TNI, Polri, DPRD, ASN, tokoh agama, tenaga pendidik, lansia, atlet, pedagang pasar, dan pelayanan lainnya.

Baca Juga :  DBHCHT Rp.3,1 Miliar untuk Layanan Kesehatan di RSUD Sumedang

“Untuk target utama, semua masyarakat Kabupaten Sumedang dapat tervaksinasi akhir tahun ini,” katanya, seperti melansir dari laman resmi Pemkab Sumedang, Kamis (25/2/2021) kemarin.

Disamping itu, Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir meminta kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang, untuk memastikan Perbup Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional dapat dilaksanakan dengan baik.

Baca Juga :  Pj. Bupati Sumedang: ILP Bawa Efek Domino Positif di Sumedang

“Terkait perpanjangan PSBB proporsional dan PPKM skala mikro di tingkat desa, RW, RT, kita akan memperketatnya untuk di lapangan,” kata Dony saat rapat koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan PSBB proporsional dan persiapan vaksinasi tahap II, di Gedung Negara.

Baca Juga :  Dinkes Sumedang Manfaatkan Dana Cukai Tembakau untuk Kesehatan

Dony juga meminta, agar setiap posko-posko yang ada di desa, lebih dioptimalkan lagi fungsinya. Begitu juga bagi wilayah zona merah, akan dilakukan pembatasan masuk lingkungan sampai pukul 20.00 WIB.

“Jadi, tidak boleh ada kerumunan lebih dari tiga orang. Isolasi mandiri dilakukan terpusat dan diawasi secara ketat,” tuturnya. (**)

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button