NasionalPemerintahan

Ketua Baleg DPR RI Sebut Kesalahan Pengetikan UU Ciptaker Tak Masalah Diperbaiki

FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Adanya kesalahan pengetikan pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, masih menjadi sorotan banyak pihak. Sebab kesalahan itu, diketahui setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pengamat pun banyak yang angkat bicara, bahwa hal itu jadi membuktikan kegegabahan pemerintah dalam melakukan penyusunannya.

Namun begitu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menuturkan, bahwa kesalahan perumusan  UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 masih dapat diperbaiki. Apalagi perbaikan pada Pasal 6 dan Pasal 175 angka 6, tidak akan mengubah substansi dari isi UU tersebut.

Baca Juga :  Pemdes Mangunarga Tingkatkan Perekonomian Warga, Gali Potensi Wilayah Jalin Kerjasama

Saya kira tidak masalah dilakukan perbaikan. Ini masalahnya hanya soal pengetikan menyangkut pasal rujukan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (4/11), seperti dikutip kompas.com.

Dia menyebutkan, adanya perbaikan pada kesalahan pengetikan di naskah UU, sudah menjadi konsesi tersendiri. Merajuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebut telah ada kesepakatan bahwa perbaikan boleh dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi UU

Baca Juga :  Aksi PPDI di Jakarta Membuahkan Hasil Kesepakatan Untuk Diperjuangkan, Ini Penjelasannya

“Kita sepakati, tidak boleh ada perubahan setelah ada selesainya rapat paripurna dari sisi substansi. Tapi perbaikan redaksional sudah dilakukan, dari dulu sudah seperti itu,” tutrnya.

Meski begitu, dari sepengetahuannya, baru kali ini ditemukan keteledoran dalam UU yang telah diteken presiden. Sebab dari adanya kelalaian, hanya ditemukan sebelum ditandatangani presiden. Namun begitu, dia tetap menyatakan bahwa perbaikan pada kesalahan kata lumrah saja.

“Memang setelah ditandatangani presiden, ini baru pertama kali dilakukan. Tapi kalau sebelum diteken oleh presiden, hampir semua kok UU seperti itu. Mensesneg harus baca dulu kan. Jadi mekanisme yang namanya perbaikan typo dan sebagainya selalu dilakukan,” tuturnya.

Baca Juga :  Aksi PPDI di Jakarta Membuahkan Hasil Kesepakatan Untuk Diperjuangkan, Ini Penjelasannya

Terkait perbaikan ini, kata Supratman, DPR siap mempertanggungjawabkan hingga tidak akan mengubah substansi dari isi UU itu.

“DPR dan pemerintah siap melakukan itu dan siap mempertanggungjawabkan tidak samai mengubah susbtansi sama sekali dari UU Cipta Kerja itu. Karena ini murni kesalahan administrasi saja,” kata Supratman. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button