Nasional

Tingkatkan Ketenagakerjaan, Kemnaker Transformasi Tiap BLK

FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Guna meningkatkan ketenagakerjaan nasional, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kini tengah melakukan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi itu, dilakukan dari segi kelembagaan.

Meliputi setiap provinsi, minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP),  penyiapan kompetensi instruktur, dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta pada LPK. Dan transformasi BLK ini dilakukan secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan serta sarana dan fasilitasnya.

Seperti dikatakan Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan. Transformasi BLK itu dilakukan pihaknya guna memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional. Khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online. Sekaligus untuk integrasi proses pelatihan dan penempatan.

Baca Juga :  Sebanyak 87 UMKM Jawa Barat Ikuti KKJ dan PKJB Tahun 2022

“Dari segi persepsi, ini akan memperkuat sinergi industri UMKM. Begitu juga untuk peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang saja,” tuturnya, seperti dikutip tribunnews.com.

Pada segi substansi pelatihan, meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi. Termasuk  untuk implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang, fokus pelatihan pada sektor prioritas.

Baca Juga :  Terpuruk karena Covid-19, Puluhan UMKM di Jatinangor mengikuti FGD

“Aspek pelatihan mencakup penyiapan peserta pemagangan luar negeri dapat dioptimalkan di BLK. Nanti juga ada Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan. Serta akan ada fokus pada pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja professional,” tuturnya.

Untuk sarana dan fasilitas, lanjut dia, akan fokus pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK, yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding. Dan salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK ita, untuk integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan.

Baca Juga :  Bupati Sumedang Apresiasi Gelaran Produk Unggulan UMKM Sumedang

“Pengantar kerja/petugas antar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha. Atau juga memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi atau pun pelatihan wirausaha dan modal. Nanti juga akan ada pemantauan setelah lulus pelatihan. Itu dilakukan dengan mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN,” tukasnya. (**)

Selengkapnya
Back to top button