FAJARNUSANTARA.CO.– Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PP Pemuda PUI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah dalam menertibkan praktik mafia yang selama ini membayangi penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang tengah melakukan penataan menyeluruh demi mengembalikan integritas tata kelola haji. Selasa 2 Desember 2025.
Sekretaris Jenderal PP Pemuda PUI, Rusli Maulidin, menegaskan bahwa ketegasan pemerintah merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan adil dan profesional.
“Upaya pemberantasan mafia haji adalah bagian dari ikhtiar besar untuk menghadirkan tata kelola haji yang transparan dan akuntabel. Pemuda PUI mendukung langkah ini karena menyangkut kepentingan umat dalam menjalankan ibadahnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.
PP Pemuda PUI menjelaskan bahwa reformasi penyelenggaraan haji membutuhkan pembenahan dari hulu ke hilir, termasuk evaluasi mekanisme perizinan, kemitraan, serta standar pelayanan.
Organisasi ini menilai penegakan hukum terhadap praktik kartel, permainan harga, dan penyalahgunaan kewenangan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penyimpangan berulang.
Mereka menolak segala bentuk monopoli layanan haji yang berpotensi merugikan jamaah. Menurut PP Pemuda PUI, kompetisi sehat dan inovasi merupakan syarat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan.
“Haji bukan sekadar layanan komersial, tetapi ibadah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan keberpihakan pada jamaah,” demikian isi pernyataan itu.
Di sisi lain, PP Pemuda PUI mendorong kolaborasi antara pemerintah, ormas Islam, akademisi, dan penyelenggara haji berintegritas untuk memastikan reformasi berjalan konsisten.
Keterlibatan publik dinilai penting agar perbaikan tata kelola tidak kembali disusupi kepentingan sempit.
Pemuda PUI juga menegaskan bahwa jamaah harus ditempatkan sebagai pusat pelayanan. Kebijakan penyelenggaraan haji, kata mereka, harus memastikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan masyarakat.
Organisasi itu menyatakan siap terlibat dalam edukasi publik terkait regulasi terbaru dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
Rusli Maulidin menutup pernyataannya dengan menyebut langkah pemerintah sebagai titik balik penting.
“Kita ingin ekosistem haji bebas dari intrik, bebas dari permainan kelompok, dan benar-benar menjadi ladang ibadah yang bersih dan bermartabat,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dari proses penataan ini.
PP Pemuda PUI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu keumatan dan kebangsaan, serta menghadirkan gerakan yang berintegritas dan solutif demi kemaslahatan umat. Dukungan ini disebut memperkuat legitimasi publik terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik mafia haji.**
