Daerah

Pahami Perasaan Buruh, Fraksi PKS Sumedang Siap Kawal Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kejra

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG — Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang siap mengawal perjuangan kaum buruh Sumedang dalam upaya menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai merugikan kaum buruh.

Anggota Fraksi PKS Sumedang drg. Rahmat Juliadi, M.H. Kes mengatakan, pihaknya memahami betul apa yang terjadi dan dirasakan para kaum buruh.

“Yang pasti saya pribadi sangat siap untuk menerima aspirasi dan meneruskan apirasi yang sudah  disampaikan buruh tadi. Kami sangat memahami betul apa yang terjadi dan dirasakan oleh teman-teman buruh.”

Baca Juga :  drg. Rahmat Pastikan PKS Siap Kawal Perjuangan Honorer

“Oleh karena itu kami siap berjuang bersama-sama mereka,” ungkapnya pada saat menerima unjuk rasa ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Sumedang, di Kantor DPRD Sumedang, Rabu (7/10/2020).

Rahmat menuturkan, tidak ada koordinasi khusus dari Fraksi PKS Pusat terkait sikap yang diambil oleh Fraksi PKS Sumedang tersebut. Menurutnya, sikap tersebut diambil atas dasar pemahaman akan situasi dan kondisi buruh di lapangan. Sehingga, kata Rahmat, pihaknya berkewajiban untuk mendukung upaya para buruh.

Baca Juga :  Aliansi Ummat Islam Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kantor DPRD Sumedang

“Dan kami sebagai masyarakat harus mendukung itu semua. Kami siap men-support apa yang selama ini diperjuangkan buruh. Adapun teman-teman kami di pusat, kami di daerah justru sangat paham sekali kenapa di pusat menolak karena memang betul buruh ini sudah sangat berat sebelumnua. Apalagi ada Omnibus Law, penderitaan mereka lengkap sudah,” tuturnya.

Namun demikian, Rahmat menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi buruh tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rahmat juga ingin meyakinkan kaum buruh bahwa tidak semua anggota dewan menyetujui Omnibus Law itu.

Baca Juga :  BLT BBM Bebankan Keuangan Daerah, PKS Sumedang Tolak Kenaikan Harga BBM

“Kami tentu akan mengawal ini supaya bisa dirubah atau bahkan dibatalkan, namun tetap kami lakukan sesuai koridor perundang-undangan yang ada. Kami juga ingin meyakinkan mereka bahwa tidak seluruhnya anggota DPRD itun sepakat dengan omnibus law, bahkan sebagian besar tidak sepakat hanya terikat kebijakan partai masing-masing,” ucapnya.

Selengkapnya
Back to top button