Komisi I DPRD Sumedang Dalami LKPJ 2024, Soroti PSN Cisumdawu hingga Efisiensi Setda
FAJARNUSANTARA.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang di lingkungan PPS, Jumat, 25 April 2025. Kunjungan tersebut dalam rangka pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024.
Ketua Komisi I DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia, menyebut pihaknya menggali lebih dalam sejumlah capaian dan permasalahan yang tertera dalam LKPJ yang telah diserahkan Bupati kepada DPRD.
“DPRD punya waktu untuk melakukan pendalaman, dan saat ini giliran Komisi I bersama mitra komisi yaitu Setda dan Disdukcapil. Kami diskusi soal capaian angka-angka yang sudah disepakati dan kita cocokan,” kata Asep Kurnia kepada Radar Sumedang.
Asep, yang akrab disapa Askur, menjelaskan bahwa LKPJ 2024 mencakup masa transisi kepemimpinan dari Pj Bupati Herman kepada Pj Bupati Yudia Ramli. Dalam pendalaman tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah hal krusial, seperti batas desa di bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) yang belum tuntas dan perlu dilanjutkan pada 2025.
Ia juga menyinggung dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Cisumdawu yang belum sepenuhnya tertangani, serta investasi di kawasan Butom eks Sampora yang perlu percepatan kepastian alas haknya.
“Termasuk persoalan RTRW yang masih menjadi PR kita,” ujar Askur.
Selain itu, implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran turut menjadi sorotan. Menurut Askur, efisiensi terbesar terjadi di Setda, dan pihaknya berharap langkah tersebut tidak berdampak pada kinerja ASN.
“Efisiensi Setda menjadi yang paling besar diefisienkan. Saya berharap dari efisiensi ini jangan sampai berpengaruh pada kinerja para ASN,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, membenarkan bahwa pertemuan tersebut membahas capaian program pemerintah di berbagai tingkatan sesuai visi misi kepala daerah. Ia juga menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Banyak yang kami diskusikan mengenai investasi di Rebana Metropolitan di kawasan timur Sumedang, penyusunan RTRW dan RDTR, efisiensi anggaran, koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat,” kata Tuti.
Menurut Tuti, efisiensi anggaran dilakukan pada 16 komponen pendukung, termasuk perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Ia menambahkan, DPRD juga bisa melakukan pengawasan melalui pemanggilan SKPD ke DPRD tanpa harus turun langsung ke lapangan.
“Jadi banyak yang bisa kita lakukan sehingga kinerja tetap tercapai dan hasil dari efisiensi ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ujarnya.**
