
FAJARNUSANTARA.COM— Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyatakan belum mengetahui secara pasti total anggaran maupun persentase serapan program revitalisasi sekolah yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 untuk pelaksanaan 2026. Program tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar mengatakan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi sesuai kewenangannya.
“Untuk jatah kami tidak mengetahuinya karena program revitalisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Eka.
Menurut dia, sekolah yang menjadi sasaran program revitalisasi umumnya memiliki bangunan dengan kondisi rusak sedang hingga berat. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan sekolah yang kekurangan ruang kelas maupun ruang pendukung lainnya.
“Untuk kriterianya yaitu sekolah yang kondisinya rusak sedang atau berat dan sekolah yang kurang ruang kelas baru dan ruang lainnya,” ujarnya.
Eka juga mengatakan Disdik Sumedang belum dapat memastikan persentase serapan anggaran revitalisasi sekolah di daerah tersebut. Sebab, pengelolaan anggaran serta laporan pelaksanaan program berada langsung di pemerintah pusat.
“Untuk persentase serapan, Dinas Pendidikan tidak mengetahui secara pasti karena anggaran dan laporan revitalisasi langsung dari pemerintah pusat,” kata Eka.
Mengenai jumlah sekolah penerima program, Disdik Sumedang juga belum dapat memastikan pembagian kuota berdasarkan jenjang pendidikan, baik PAUD, SD maupun SMP. Penetapan penerima dan alokasi program menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Adapun paket revitalisasi dapat mencakup kebutuhan mebeler. Namun, pemberiannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah dan hasil asistensi antara sekolah dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil asistensi sekolah dengan Kementerian Dikdasmen,” ujar Eka.
Dalam pelaksanaannya, Disdik Sumedang memiliki tugas melakukan pemantauan dan koordinasi sesuai kewenangan. Dinas juga memastikan hasil revitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan di sekolah penerima bantuan.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan memeriksa proses pekerjaan. Pemerintah pusat juga memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Eka berharap program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu program strategis nasional dapat berjalan lancar dan memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan di Sumedang.
“Harapan saya dengan program revitalisasi ini yang merupakan salah satu program strategis nasional dapat terlaksana dengan lancar dan dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.
Dia juga berharap sekolah penerima bantuan mampu memanfaatkan fasilitas hasil revitalisasi secara optimal untuk mendukung kemajuan sekolah.
“Selanjutnya semoga sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi dapat betul-betul menjalankannya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan sekolah,” ujar Eka.**














