Skrol untuk membaca pos
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
16

Anggaran Revitalisasi Sekolah di Sumedang Masih Jadi Kewenangan Pusat

Enceng Syarif Hidayat2 min
Disdik Kabupaten Sumedang Eka Ganjar, (Foto: Istimewa)
Example 468x60
A-AA+A++

FAJARNUSANTARA.COM— Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyatakan belum mengetahui secara pasti total anggaran maupun persentase serapan program revitalisasi sekolah yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 untuk pelaksanaan 2026. Program tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar mengatakan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi sesuai kewenangannya.

Example 300x600

“Untuk jatah kami tidak mengetahuinya karena program revitalisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Eka.

Menurut dia, sekolah yang menjadi sasaran program revitalisasi umumnya memiliki bangunan dengan kondisi rusak sedang hingga berat. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan sekolah yang kekurangan ruang kelas maupun ruang pendukung lainnya.

Baca Juga :  Desa Hegarmanah Kejar Zero Stunting pada 2027

“Untuk kriterianya yaitu sekolah yang kondisinya rusak sedang atau berat dan sekolah yang kurang ruang kelas baru dan ruang lainnya,” ujarnya.

Eka juga mengatakan Disdik Sumedang belum dapat memastikan persentase serapan anggaran revitalisasi sekolah di daerah tersebut. Sebab, pengelolaan anggaran serta laporan pelaksanaan program berada langsung di pemerintah pusat.

“Untuk persentase serapan, Dinas Pendidikan tidak mengetahui secara pasti karena anggaran dan laporan revitalisasi langsung dari pemerintah pusat,” kata Eka.

Mengenai jumlah sekolah penerima program, Disdik Sumedang juga belum dapat memastikan pembagian kuota berdasarkan jenjang pendidikan, baik PAUD, SD maupun SMP. Penetapan penerima dan alokasi program menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga :  P2I Bela Marwah Pesantren: Santri dan Guru Bukan Pihak yang Layak Diperlakukan Berlebihan

Adapun paket revitalisasi dapat mencakup kebutuhan mebeler. Namun, pemberiannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah dan hasil asistensi antara sekolah dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil asistensi sekolah dengan Kementerian Dikdasmen,” ujar Eka.

Dalam pelaksanaannya, Disdik Sumedang memiliki tugas melakukan pemantauan dan koordinasi sesuai kewenangan. Dinas juga memastikan hasil revitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan di sekolah penerima bantuan.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan memeriksa proses pekerjaan. Pemerintah pusat juga memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca Juga :  Polres Sumedang Ungkap 13 Kasus Narkoba, 16 Tersangka Diamankan

Eka berharap program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu program strategis nasional dapat berjalan lancar dan memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan di Sumedang.

“Harapan saya dengan program revitalisasi ini yang merupakan salah satu program strategis nasional dapat terlaksana dengan lancar dan dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.

Dia juga berharap sekolah penerima bantuan mampu memanfaatkan fasilitas hasil revitalisasi secara optimal untuk mendukung kemajuan sekolah.

“Selanjutnya semoga sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi dapat betul-betul menjalankannya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan sekolah,” ujar Eka.**

Example 300250
Example 120x600
Example 728x250