EkonomiNasionalPemerintahan

Ketua DPD RI Minta PSBB Jawa-Bali Harus Disertai Langkah di Sektor Perekonomian

FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Mulai 11 Januari 2021 nanti, pemerintah kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. PSBB ini dilakukan di Pulau Jawa dan Bali dalam upaya menanggulangi laju penyebaran Covid-19.

Menyaki hal ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan lagi PSBB. Namun begitu, katanya, harus disertai dengan langkah-langkah di sektor perekonomian.

Baca Juga :  Tegas, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Karena Masih Proses Pemulihan Dampak Covid-19

“Kami mendukung, mengingat angka laju pertumbuhan Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan,” katanya, Rabu (6/1) seperti dikutip dari JPNN.com.

Menurutnya, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Akan tetapi, roda perekonomian masyarakat harus juga berputar.

Baca Juga :  Seorang Warga Tanjungsari Meninggal Dunia Dengan Postif Covid-19, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

“Keduanya hal ini harus berjalan beriringan, maka harus dipikirkan skemanya,” ungkapnya.

LaNyalla juga menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan dengan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu.

“Disiplin protokol kesehatan itu jadi hal utama dalam mencegah penularan Covid-19 ini,” tuturnya.

Baca Juga :  Seorang Warga Tanjungsari Meninggal Dunia Dengan Postif Covid-19, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

Disebutkan LaNyalla, hal ini harus digalakkan kembali dengan pengawasan dan kedisiplinan yang ketat serta sanksi tegas.

“PSBB ini jalan tengah terbaik antara kesehatan dan perekonomian,” ujarnya lagi. Untuk itu dia berharap, masyarakat juga dapat mematuhi kebijakan pemerintah dan bersama-sama menekan laju pertumbuhan Covid-19. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button