Ketua DPD RI Minta PSBB Jawa-Bali Harus Disertai Langkah di Sektor Perekonomian
FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Mulai 11 Januari 2021 nanti, pemerintah kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. PSBB ini dilakukan di Pulau Jawa dan Bali dalam upaya menanggulangi laju penyebaran Covid-19.
Menyaki hal ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan lagi PSBB. Namun begitu, katanya, harus disertai dengan langkah-langkah di sektor perekonomian.
“Kami mendukung, mengingat angka laju pertumbuhan Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan,” katanya, Rabu (6/1) seperti dikutip dari JPNN.com.
Menurutnya, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Akan tetapi, roda perekonomian masyarakat harus juga berputar.
“Keduanya hal ini harus berjalan beriringan, maka harus dipikirkan skemanya,” ungkapnya.
LaNyalla juga menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan dengan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu.
“Disiplin protokol kesehatan itu jadi hal utama dalam mencegah penularan Covid-19 ini,” tuturnya.
Disebutkan LaNyalla, hal ini harus digalakkan kembali dengan pengawasan dan kedisiplinan yang ketat serta sanksi tegas.
“PSBB ini jalan tengah terbaik antara kesehatan dan perekonomian,” ujarnya lagi. Untuk itu dia berharap, masyarakat juga dapat mematuhi kebijakan pemerintah dan bersama-sama menekan laju pertumbuhan Covid-19. (**)
