HeadlineNasional

FPI Dibubarkan Pemerintah, Kuasa Hukum PFI Langsung Temui Rizieq

FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, belum dapat dikomentari oleh pihak FPI sendiri.

Hanya saja, Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, bahwa pihaknya akan melapor ke terlebih dahulu kepada Pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

“Saya ketemu HRS (Rizieq) dulu,” katanya saat dihubungi, Rabu (30/12) seperti dikutip dari Kompas.com.

Sugito sedikit menyampaikan, bahwa dirinya baru akan memberikan pernyataan setelah bertemu Rizieq yang saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Baca Juga :  Mahfud MD : IPDN Memiliki Posisi Strategis Membangun Aparatur

Dalam berita sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Keputusan itu, disampaikannya  dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (30/12).

“Melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI. Kini FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” ujarnya, seperti dikutip dari Kompas.com.

Disebutkan Mahfud, keputusan itu sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan Salahsatunya, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang Undang Ormas.

Baca Juga :  Mahfud MD : IPDN Memiliki Posisi Strategis Membangun Aparatur

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014,” sebutnya.

Maka dari itu, Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah, menolak setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena sudah tidak adanya legal standingnya.

“Di pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu, tidak ada. Harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” ujarnya.

Baca Juga :  Mahfud MD : IPDN Memiliki Posisi Strategis Membangun Aparatur

Pembubaran FPI ini, dilakukan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.  Antara lain Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar. (**)

Selengkapnya
Back to top button