DaerahSosial

Desa Malaka Jadi Lokasi Program P2WKSS Tahun 2021

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, menjadi lokasi pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2021.

Program ini, diharap dapat turut menurunkan angka kemiskinan melalui perempuan dengan berbagai program.

Seperti disampaikan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinsos P3A Sumedang, Dian Putri Muslich.

Baca Juga :  Vendor Wedding Kekurangan Tenaga Kerja, ASPEDI Dorong Pemkab Sumedang Adakan Pelatihan

“Nanti akan ada 100 KK miskin yang menjadi binaan kegiatan P2WKSS. Mereka tinggal dalam satu hamparan dan harus ada perubahan bagi mereka. Dari yang semula keluarga miskin lalu menjadi keluarga pra sejahtera dan sejahtera,” kata Dian, Sabtu (21/3/2021) seperti melansir dari laman resmi Pemkab Sumedang.

Baca Juga :  Warga Dua Desa Terdampak Pembangunan Tol Cisumdawu Kembali Lakukan Aksi, Geruduk IPP Sumedang

Disebutkan Dian, sejumlah program akan masuk. Baik itu fisik maupun non fisik dalam kegiatan P2WKSS ini. Pelaksanaannya, akan dikerjasamakan dengan SKPD atau lembaga terkait.

“Untuk perbaikan RTLH, akan kerjasama dengan pihak Baznas. Sejauh ini setelah dilakukan penilaian awal, memang ada rumah yang akan diperbaiki lewat program P2WKS,” jelasnya.

Baca Juga :  Warga Dua Desa Terdampak Pembangunan Tol Cisumdawu Kembali Lakukan Aksi, Geruduk IPP Sumedang

Begitu juga dengan perbaikan fasilitas umum. Seperti jalan lingkungan, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas PUPR.

Kemudian untuk berbagai pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan peserta, akan melakukan kerjasama dengan pihak BLK Sumedang.

“Masih banyak lagi program lainnya,” tukasnya. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button