Politik
-
DPRD Sumedang Dorong Rencana Pemerintah Mulai KBM Tatap Muka di Pondok Pesantren
DPRD Kabupaten Sumedang mendukung rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memulai pembelajaran tatap muka di pondok pesantren.
Read More » -
Anwar Yasin: Akal Bulus Oligarki dalam Omnibus Law
DPR RI, secara tiba-tiba mengesahkan Rancangan Undang Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi UU pada 3 Oktober 2020. RUU…
Read More » -
Habib Salim Jabat Lagi Ketua Majelis Syura, Ahmad Syaikhu Presiden PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua…
Read More » -
Mardani: RUU Omnibus Law Banyak Norma yang Bertentangan dengan Konstitusi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law. Sebab, banyak norma aturan yang…
Read More » -
Walkot Surabaya Dilaporkan ke Bawaslu, Ada Apa?
FAJARNUSANTARA, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya pada Rabu (30/9). Pelaporan…
Read More » -
Komisi III: Pilkades Penting, Namun Siap-siap Tarik Rem Darurat
FAJARNUSANTARA.COM – Pilkades Serentak di Kabupaten Sumedang direncanakan akan dilaksanakan pada 16 Desember 2020 setelah Pilkada Serentak. Sekretaris Komisi III…
Read More » -
Heti Andorina Dorong Regulasi Prokes Pilkades di Masa Pandemi
FAJARNUSANTARA.COM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang Heti Andorina S.Sos mendorong Bupati Sumedang untuk menetapkan peraturan tentang pemberlakuan protokol…
Read More » -
Pilkades Serentak Tetap Digelar, Elly Tekan Pemerintah Maksimalkan Prokes
FAJARNUSANTARA.COM --Forkopimda Kabupaten Sumedang memutuskan bahwa pilkades serentak tahun 2020 di Kabupaten Sumedang untuk 88 desa, digelar setelah pelaksanaan Pilkada…
Read More » -
88 Desa di Sumedang Gelar Pilkades Serentak 16 Desember 2020
FAJARNUSANTARA, SUMEDANG – Forkopimda Kabupaten Sumedang memutuskan bahwa pilkades serentak tahun 2020 di Kabupaten Sumedang untuk 88 desa, digelar setelah…
Read More » -
Pelanggar Prokes Akan Dilarang Kampanye Selama Tiga Hari
FAJARNUSANTARA, JAKARTA – Peserta pemilu yang kedapatan melanggar protokol kesehatan saat kampanye, siap-siap menerima sanksi tegas. Sanksi itu berupa larangan…
Read More »