FAJARNUSANTARA.COM– PT PLN (Persero) menyatakan siap mengawal Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat swasembada dan kedaulatan energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo mengatakan pengembangan energi surya merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat kedaulatan energi nasional.
Pemerintah, kata Bahlil, akan mengembangkan PLTS melalui berbagai skema, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.
“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional,” ujar Bahlil.
Program tersebut akan berjalan melalui delapan skenario utama. Pemerintah menargetkan pengembangan PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, PLTS untuk wilayah 3T sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif 4,36 GWp, serta PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema demand creation melalui hilirisasi,
kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp. Program tersebut juga mencakup eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp.
Bahlil memperkirakan implementasi seluruh program tersebut dapat menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” ucapnya.
Dari sisi ekonomi, Program PLTS 100 GWp diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar US$71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun. Pemerintah juga memperkirakan program tersebut dapat menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang berasal dari sektor konstruksi dan manufaktur.
Bahlil mengatakan program ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap menjalankan penugasan pemerintah untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. PLN akan menyiapkan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, serta memastikan integrasi pembangkit energi surya berlangsung secara andal dan berkelanjutan.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Menurut Darmawan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, dan masyarakat. Pengembangan PLTS, kata dia, tidak hanya berorientasi pada penyediaan listrik bersih, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap industri dan perekonomian nasional.
“Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem energi surya yang tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga memperkuat industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” ujarnya.
Khusus di Bali, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Dari total kapasitas tersebut, PLTS di Klaster Gilimanuk akan mencapai 300 MWp. Pengembangan ini diharapkan menjadi fondasi ekosistem energi bersih di Bali yang merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” ujar Darmawan.
Darmawan menilai transisi energi tidak sekadar mengganti sumber pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih. Menurut dia, ketersediaan listrik menjadi fondasi pemerataan pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” kata Darmawan.
Ia menegaskan PLN siap menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian dan swasembada energi melalui pengembangan energi hijau yang berasal dari dalam negeri.
Dengan peluncuran Program PLTS 100 GWp, pemerintah menempatkan energi surya sebagai salah satu instrumen penting dalam transformasi energi nasional sekaligus membuka peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, dan pengurangan emisi karbon.**
