Teknologi Blockchain untuk Layanan Publik, Sumedang Mulai Bergerak

FAJARNUSANTARA.COM- Percepatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi sorotan utama pada acara Local Government Blockchain Forum and Festival 2024 yang diadakan di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Rabu (6/11/2024).
Forum ini digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, menghadirkan diskusi strategis tentang penerapan teknologi Blockchain dalam pemerintahan daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data.
Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli, yang hadir bersama Asisten Administrasi Umum Budi Rahman serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dikdik Syeh Rizki, menyatakan bahwa teknologi Blockchain merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan publik.
“Insyaallah teknologi ini akan kami terapkan di dua lokasi, yaitu Smart City Jatinangor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” ujarnya.
Lebih lanjut, Yudia menjelaskan bahwa pemanfaatan Blockchain diyakini akan menjamin keamanan data masyarakat karena teknologi ini tidak memungkinkan adanya perubahan data setelah terekam.
“Dengan penerapan Blockchain, kami berharap dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Keamanan data pribadi mereka terjamin, dan pelayanan publik akan lebih efektif,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Macmudin, dalam sambutannya ketika membuka acara, menekankan pentingnya Blockchain sebagai solusi untuk memperkuat integritas pelayanan publik.
“Pemerintah saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang kredibel dan transparan. Teknologi Blockchain menjamin bahwa data yang disajikan tidak bisa diutak-atik, sehingga dengan keamanan tinggi ini dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” kata Bey.
Selain sesi diskusi, acara ini juga menghadirkan kompetisi Mobile Legends, kuis berhadiah, dan aktivitas dari sponsor.
Forum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai Blockchain kepada para pemangku kebijakan daerah, sekaligus menjadi solusi menuju pemerintahan digital yang lebih tangguh di masa depan.**







