Sofyan Tan, anggota Komisi X DPR RI, mengungkapkan kebijakan terkini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang tidak mematok jumlah gaji guru honorer berdasar dana BOS adalah wujud pemberian keleluasaan bagi sekolah sebagai satuan pendidikan.
Lebih lanjut lagi, Sofyan menjelaskan bahwa pandemic global Covid-19 saat ini juga memberi dampak buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah dan pendapatan guru non-PNS.
Dengan adanya keleluasaan pengelolaan anggaran dana BOS, sekolah dapat mempergunakan fleksibilitas tersebut dalam pemanfaatannya, termasuk yang dibutuhkan selama proses belajar jarak jauh maupun kebutuhan para guru, terutama yang non-PNS.
Sofyan juga beranggapan bahwa guru honorer bisa jadi memperoleh pendapatan lebih tiap bulan lewat fleksibilitas tersebut, termasuk selama masa pandemi Corona-19 saat ini. Karena itu, Sofyan menegaskan kembali bahwa hal ini kembali ke masing-masing sekolah terkait kebutuhan selama belajar jarak jauh. Nantinya, perhitungan hak guru honorer juga disesuaikan.
Sebagai tambahan informasi, Mendikbud Nadiem Makarim baru-baru ini telah menetapkan Peraturan Mendikbud No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular.
Di dalam regulasi tersebut, terdapat aturan tentang pembayaran honor guru yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Di samping itu, terdapat juga penghapusan jumlah gaji guru honorer sebesar 50% dana BOS yang diatur dalam Permendikbud sebelumnya.
Dengan begitu, kepala sekolah dapat menggunakan dana dengan lebih leluasa untuk menentukan besar gaji guru honorer dari dana BOS selama sudah terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2019.
