Majalengka,- Anggota DPR RI dari Komisi VIII Fraksi PKS Nurhasan Zaidi menemukan banyak data yang tidak sinkron antara data yang diserahkan oleh pihak pemerintah desa dengan feedback data dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu terungkap setelah terjadi dialog antara Nurhasan dengan Kepala Desa Ciomas Kecamatan Sukahaji Majalengka terkait validasi data penerima bantuan dari Pemerintah saat pandemi Covid-19.
“Ini temuan yang sangat bagus bagi kami lembaga legislatif terkait validasi data penerima bantuan,” ujar Nurhasan, Senin (18/5).
Di sela sidak bantuan sosial tunai dari Kemensos kepada masyarakat Kabupaten Majalengka yang bertempat di Kantor Pos Sukahaji, dirinya sangat menyesalkan atas terjadinya tidak sinkronnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menyebabkan ketidak harmonisan di tengah masyarakat
“Dengan tidak validnya data yang diserahkan pihak desa dengan data yang keluar dari Kemensos sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial,” ucap Anggota Legislatif dari Fraksi PKS tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Ciomas Kecamatan Sukahaji Majalengka, Budi menjelaskan, selama ini pihaknya sigap terhadap instruksi dari Pemerintah Pusat terkait pendataan ulang DTKS yang berada di lingkungannya.
Akan tetapi, Budi merasa kecewa terhadap hasil data yang muncul dari Kemensos bertolak belakang dengan data rekapan validasi desa.
“Dari awal kita langsung validasi data terbaru warga kita yang terdampak Covid-19, tetapi ketika bantuan turun dari pemerintah yang keluar datanya hasil validasi tahun 2015,” tandasnya.
