FAJARNUSANTARA.COM– Jawa Barat ditunjuk sebagai pilot project program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Pemerintah Pusat. Tiga daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, dipilih karena memiliki karakteristik sebagai kawasan metropolitan dengan masalah sosial yang signifikan.
Program ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.
Pada Kamis, 5 Desember 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kunjungan ke beberapa lokasi program di Tamansari, Kota Bandung, dan Apartemen Transit Rancaekek, Kabupaten Bandung.
“Jawa Barat dijadikan pilot project berkat inisiasi Pak Menteri PKP yang didukung oleh Mendagri dan Mensos. Maka, Pak Menteri langsung turun untuk memastikan pelaksanaannya,” kata Herman.
Herman menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoordinasikan pemerintah daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan Baznas.
“Skemanya gotong royong,” ujarnya.
Tahap pertama program ini direncanakan untuk menempatkan 100 kepala keluarga (KK) kategori miskin ekstrem di Apartemen Transit Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.
“Kita akan gratiskan sampai mereka bisa mandiri, punya pekerjaan atau usaha,” tambah Herman. Program ini mencakup pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi permodalan selama satu tahun.
Herman menegaskan bahwa penerima program harus memenuhi kriteria miskin ekstrem, tidak memiliki rumah, pekerjaan tetap, atau dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.
“Semua akan kami bantu, mulai dari kependudukannya hingga fasilitas tinggal,” ujarnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan program ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Program ini bagus, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat kecil,” kata Maruarar.
Ia memastikan program akan dimulai pada 20 Desember 2024, dengan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan.
“Terima kasih kepada Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung atas koordinasi yang proaktif. Semoga sebelum tanggal 20 kita sudah mulai action,” ujarnya.
Maruarar juga menginstruksikan agar penerima program diberikan pendampingan intensif agar mandiri dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Jangan manja. Ini waktunya satu tahun, jadi harus semangat dan kerja keras,” katanya.
Maruarar optimistis program ini dapat membantu warga miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.
“Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin program ini akan membahagiakan banyak orang,” katanya.
Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkomitmen dalam pelaksanaan program ini.
“Terima kasih Pak Sekda, kita mencoba memperbaiki kehidupan saudara-saudara kita,” ungkapnya.**
