Daerah

FKBPD Sumedang Siapkan Pelantikan Pengurus Baru, Bupati: Maksimalkan Peran Desa

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Sumedang, telah melakukan musyawarah besar pada 27 Februari 2021 di Desa Mandalaherang.

Hasilnya, disampaikan kepada Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dalam kegiatan audiensi di Gedung Negara Sumedang, Kamis (18/3/2021).

Ketua FKBPD Sumedang, Asep Suryana menyebutkan, selain dari mubes, telah dilaksanakan juga hasil sidang pemilihan FKBPD dan sudah ditetapkan pengurus FKBPD di Kabupaten Sumedang.

Baca Juga :  Warga Dua Desa Terdampak Pembangunan Tol Cisumdawu Kembali Lakukan Aksi, Geruduk IPP Sumedang

“Kita (FKBPD) tentunya akan terus berkolaborasi, berkontribusi untuk pemberdayaan BPD. Rencananya, BPD akan melaksanakan pelantikan pengurus baru, diharap dapat dihadiri bupati,” kata Asep, seperti melansir dari laman resmi Pemkab Sumedang.

Baca Juga :  Vendor Wedding Kekurangan Tenaga Kerja, ASPEDI Dorong Pemkab Sumedang Adakan Pelatihan

Dalam kesempatan itu, Dony Ahmad Munir menyampaikan, BPD merupakan lembaga yang ada dalam perundang-undangan. Sehingga, bukan hanya formalitas dalam pemerintah desa.

Maka dari itu, BPD harus berkontribusi dalam menguatkan dan memaksimalkan peran di desa, untuk mewujudkan tujuan mesejahterakan masyarakat desa.

Baca Juga :  Vendor Wedding Kekurangan Tenaga Kerja, ASPEDI Dorong Pemkab Sumedang Adakan Pelatihan

“BPD dapat meningkatkan kapasitas dengan ikuti pelatihan pendidikan dan juga diklat penguatan BPD. Sehingga punya pengalaman, punya sikap yang baik dan juga harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas atau kompetensi. BPD di Kabupaten Sumedang harus jadi BPD percontohan bagi kabupaten lain,” harapnya. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button