PemerintahanPolitik

DPRD Sumedang Melakukan Kunker, Honorer Satpol PP dan Damkar Minta Kejelasan Status

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG –Dalam rangka status kepegawaian honorer dilingkungan kantor Satpol-PP Kabupaten Sumedang. DPRD Sumedang melakukan kunjungan kerja bertempat di aula Kantor Satpol-PP Kabupaten Sumedang. Jum’at (17/06).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua III DPRD juga selaku Pimpinan Koordinator Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang beserta Ketua, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang dan Dinas Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang Syarif Efendi Badar mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan pencerahan setelah diskusi dengan DPRD Kabupaten Sumedang, khusus satpol PP mitra kerjanya dengan Komisi I.

“Kaitan dengan status tenaga bantuan Polisi Pamong Praja serta Damkar, barusan sudah mendapatkan pencerahan, tentunya ini adalah aspirasi dari masyarakat Sumedang,” kata ia.

Ia menuturkan, hasil kunker ini, nantinya akan disampaikan ke instansi, untuk jumlah Bantuan Polisi Pamong Praja dan damkar keseluruhannya 141 orang.

Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Sumedang, Saepul Rohman mengatakan, dalam pertemuan menyampaikan sesuai tuntutan kami bahwa Pol PP sesuai dengan amanat UU Nomer 23 tahun 2014 pasal 256.

“Sesuai dengan regulasi yang disampaikan menurut Perpres nomer 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K posisi Pol PP tidak ada, begitu juga dalam Kepemen Menpan RB tahun 2022, ada 182 jenis jabatan dan posisi jenis jabatan Pol PP tidak ada, oleh karena itu kami meminta kepada DPRD dan Pemkab Sumedang supaya mendorong regulasi sesuai dengan amanat UU nomer 23 pasal 256 ayat 2 bahwa Pol PP adalah PNS,” katanya.

Ia mengaku, serempak seluruh Indonesia menuntut Pemerintah Daerah harus menjalankan Amanat UU nomer 23 tahun 2014 jika Ol PP adalah PNS.

Sementara menurut H. Ilmawan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang mengaku,  menyingkapi permasalahan yang terjadi terkait adanya surat edaran dari Menpan RB tentang pekerja honorer.

“Kami mencoba mencari solusi terbaik untuk status rekan rekan honorer sat pol PP dan Damkar, dan mudah mudahan setelah ini ada solusinya,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam pertemuan tadi berjalan dengan baik dan pada semangat, untuk solusinya kami dari DPRD kabupaten Sumedang akan mencari solusi langsung ke Menpan RB terkait status surat edaran tersebut.

“Kita akan melihat dulu dari semua sisi aturan tersebut, dan mungkin ada sisi sisi terbaik untuk tetap dipertahankan statusnya ketika tidak bagaimana solusinya,” tutupnya. (ESH).

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button