FAJARNUSANTARA.COM- Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan perlunya peningkatan kesiagaan terhadap potensi bencana alam, terutama banjir dan longsor, di musim penghujan.
Bey, usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate Bandung, mengungkapkan bahwa status siaga darurat bencana telah diberlakukan untuk 27 kabupaten dan kota sejak 9 November 2023 hingga 31 Mei 2024.
“Saat ini, status siaga darurat bencana hanya sebagai tindakan preventif tanpa dampak langsung pada alokasi anggaran. Namun, kami mengimbau seluruh kabupaten dan kota untuk tetap siaga mengingat rentan terhadap bencana,” ujar Bey pada Senin (4/12/2023).
Meski demikian, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang namun waspada dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Bey menegaskan, “Kami berharap kesiagaan meningkat, namun tidak ada alasan untuk panik. Beraktivitas seperti biasa tetapi tetap waspada.”
Pemerintah Provinsi Jabar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan menetapkan langkah-langkah antisipatif.
Bey juga menekankan perlunya penanganan pasca-bencana untuk menjaga keberlanjutan perekonomian.
“Kami sudah memetakan wilayah yang rawan, mengingatkan masyarakat untuk patuh pada petugas di lapangan, dan mempersiapkan penanganan pasca-bencana untuk menjaga kehidupan mereka,” tambahnya.
Bey menyoroti potensi bencana hidrologi seperti banjir di wilayah tengah hingga utara Jabar dan longsor di wilayah selatan dengan topografi yang lebih curam.
“Status siaga bencana melibatkan berbagai potensi risiko, termasuk banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim, abrasi, dan tanah longsor,” tandasnya.
Mengenai perkiraan puncak musim hujan, Bey menyebutkan bahwa bulan Februari 2024 menjadi titik kritis. Saat ini, dampak tingginya curah hujan dan cuaca ekstrem telah menyebabkan longsor di sejumlah daerah seperti Sukabumi, Ciamis, dan Kabupaten Bandung Barat.
Bey menegaskan bahwa apabila status berubah menjadi tanggap darurat, akan digunakan anggaran BTT (Bantuan Tak Terduga) untuk penanganan korban. Namun, ia berharap anggaran tersebut tidak perlu digunakan jika semua pihak dapat bersama-sama mengantisipasi potensi bencana.(smbs)***
