Kuota BSPS Sumedang Melonjak Jadi 2.060 Unit, Bupati Dony: Kami Bangun Kemandirian Warga
FAJARNUSANTARA.COM– Kabupaten Sumedang memperoleh alokasi 2.060 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia pada 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang hanya sekitar 300 unit. Program bedah rumah itu akan menjangkau 187 desa di Kabupaten Sumedang.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan peningkatan kuota BSPS menjadi momentum penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah layak huni yang dibarengi dengan program pemberdayaan masyarakat.
“Dari 300 lebih bantuan BSPS di tahun 2025, sekarang tahun 2026 menjadi 2.060 unit. Jadi naiknya sangat signifikan sekali,” kata Dony saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Minggu, 5 Juli 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait berdialog langsung dengan penerima manfaat BSPS, tim pelaksana, serta pemasok material bangunan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan transparan.
Maruarar menyebut peningkatan kuota BSPS di Sumedang menjadi sejarah baru dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, program itu tidak hanya memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari supplier material, pekerja bangunan, hingga toko bangunan. Tidak ada pungutan. Kalau ada, viralkan dengan foto atau video dan laporkan,” ujar Maruarar.
Ia juga menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaan BSPS.
“Program ini jangan ada korupsi. Kalau ada, kami proses secara hukum. Tidak ada yang akan dilindungi. Rakyat harus tahu haknya,” katanya.
Sementara itu, Dony menegaskan Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Kami tidak sekadar memperbaiki rumah, tetapi juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami membangun kemandirian dan mengubah masa depan satu keluarga secara utuh,” ucap Dony.
Menurut Dony, penerima manfaat BSPS yang belum memiliki pekerjaan akan mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan difasilitasi untuk memperoleh pekerjaan.
“Bagaimana yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Sebagian sudah kami latih di BLK dan disalurkan, yang lainnya nanti menyusul,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah membuka akses permodalan bagi penerima manfaat yang ingin mengembangkan usaha mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga tiga persen per tahun.
“Kami sudah sosialisasikan kepada penerima BSPS agar bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen per tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah mencapai Rp 8 miliar. Jadi rumahnya beres, pendapatan meningkat. Insya Allah masyarakatnya sejahtera,” ujar Dony.
Pemkab Sumedang juga memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap mendapatkan akses pendidikan apabila masih ada yang belum bersekolah.
“Memastikan anak-anak usia sekolah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Langkah ini untuk memotong mata rantai kemiskinan yang turun-temurun,” kata Dony.
Selain itu, seluruh penerima manfaat BSPS akan didorong memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial.
“Bagi yang belum memiliki akan langsung difasilitasi. Ini untuk memberikan jaminan kesehatan ketika sakit dan jaminan sosial saat bekerja,” ujarnya.***
