FAJARNUSANTARA.COM— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumedang memastikan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI pada September 2026. Panitia menetapkan 22 September 2026 sebagai tanggal pelaksanaan, meski keputusan akhir masih menunggu persetujuan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, mengatakan Musda XI menjadi agenda penting untuk menentukan arah kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.
“Sebagai panitia telah disepakati bahwa Musda XI Sumedang ini akan digelar pada tanggal 22 September 2026. Mudah-mudahan tanggal 22 September disepakati oleh Jawa Barat. Apapun hasilnya kita harus terima,” kata Sidik kepada awak media.
Menurut dia, jadwal tersebut masih dapat berubah karena kewenangan penetapan waktu pelaksanaan berada di DPD Partai Golkar Jawa Barat.
“Nanti apakah dipercepat atau mundur dari tanggal itu terserah, itu kewenangan DPD Jawa Barat,” ujarnya.
Saat ini, persiapan Musda XI masih berada pada tahap rapat pleno yang diperluas. DPD Golkar Sumedang telah membentuk kepanitiaan yang terdiri atas Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
Sidik mengatakan SC dan OC akan menjalankan tugas masing-masing untuk mempersiapkan seluruh tahapan Musda, termasuk penjaringan calon ketua serta kebutuhan teknis pelaksanaan.
“Nanti SC yang penyelenggaraan, ya akan nanti tempat di mana, seperti apa penjaringannya. Termasuk OC mempersiapkan perlengkapan, SC menyiapkan materi dan penyelenggaraan dan sebagainya. Kita tunggu saja,” katanya. Kamis 3 September 2026.
Sementara itu, Asep Kurnia, yang ditunjuk sebagai Ketua SC Musda XI Partai Golkar Sumedang, mengatakan pelaksanaan Musda akan tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Ia menyebut Musda tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas kader dan menyusun agenda strategis menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Sama saja karena standar AD/ART-nya kan sama. Yang jelas itu penekanan sekarang untuk mufakat, artinya kolaborasi. Jadi kalau bahasa saya itu nggak ada Golkar satu, Golkar dua. Yang penting Golkar dan bersiap mengisi perhelatan pemilu yang akan datang, memenangkannya, kemudian berkiprah untuk masyarakat,” ujar Asep.
Asep mengatakan mekanisme dan persyaratan bagi kader yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumedang masih akan dibahas oleh panitia Musda.
SC, kata dia, nantinya akan mengumumkan siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua serta menentukan mekanisme pemilihannya.
“Nanti SC akan mengumumkan siapa saja yang boleh daftar untuk Musda Golkar sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar. Karena SC juga akan menentukan bagaimana mekanisme Musda dan yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana proses pemilihannya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjaga soliditas internal partai.
“Makanya kami ingin semuanya mufakat dulu secara musyawarah yang pada akhirnya bagaimana menjaga amanah dari 140 ribuan pemilih Golkar tahun lalu,” ujar Asep.
Terkait kemungkinan dirinya maju sebagai kandidat Ketua DPD Partai Golkar Sumedang, Asep belum memberikan kepastian. Ia menegaskan panitia Musda yang ingin mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari kepanitiaan.
“Semua panitia penyelenggara apabila ingin maju sebagai calon, berarti dia harus mundur dari kepanitiaan, mau itu dari SC maupun OC. Soal berminat atau tidaknya, baru juga dapat tugas baru sebagai SC,” kata Asep.
Adapun mengenai pemilik hak suara dalam Musda XI, Asep menyebut mekanismenya masih mengacu pada ketentuan sebelumnya.
“Yang mempunyai hak untuk memilih adalah para Ketua PK (kecamatan), ormas pendiri yang didirikan, dewan pertimbangan juga dari provinsi satu,” ujarnya.
Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumedang pun mengimbau seluruh kader dan simpatisan menyambut Musda XI dengan semangat kebersamaan. Mereka juga meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas internal selama proses menuju pelaksanaan Musda.**
