KesehatanNasional

Bantah Pemotongan Insentif Nakes, Ini Penjelasan Sekjen Kemenkes

FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Terkait tindakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memotong besaran insentif tenaga kesehatan (nakes) pada 2021, dibantah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi.  

“Apa yang sudah diberikan pada tahun 2020, sekitar hampir Rp9 Triliun untuk insentif ini, semua itu terus kita lakukan. Menghadapi 2021 ini, kita lakukan hal yang sama dan keseriusan (pemberian insentif) akan dilakukan terus,” kata Oscar dalam keterangan pers kanal Youtube Kemenkes RI, Kamis (4/2/2021) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dia menegaskan, pemerintah akan terus menghargai jerih payah para nakes yang berjuang di masa pandemi Covid-19. Para nakes tidak perlu khawatir adanya pemotongan insentif ini.

“Pemerintah pasti menghargai semua jerih payah semua tenaga kesehatan kita. Sebenarnya kalau berbicara tidak semangat, saya rasa jangan khawatir teman-teman nakes. Pemerintah terus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran ini, dan masih tentunya dialokasikan oleh Kemenkeu,” ujarnya.

Oscar juga menyampaikan, pencairan insentif nakes tidak akan mengalami keterlambatan seperti beberapa bulan sebelumnya. Kemenkes akan memperbaiki sistem administrasi agar pencairan insentif lebih mudah dilakukan.

“Saya ingin memberikan keyakinan kepada kita semuanya, berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilakukan. Untuk penyelesaian dan pencairan yang masih terlambat dan sebagainya. Tentunya dengan perbaikan dari sisi administrasi ini, saya yakin tahun 2021 akan lebih membaik,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut Oscar, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait teknis penyaluran insentif nakes di daerah. Pada 2020 lalu, ada beberapa nakes di daerah yang mengeluh terkait pembayaran insentif yang terlambat, bahkan ada yang tidak cair.

“Mudah-mudahan di tahun 2021 ini tidak ada lagi keluhan terkait pencairan yang terlambat untuk penyerapannya. Insya Allah sudah dari sekarang kami berkoordinasi terus dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk menuntaskan pembayaran lebih cepat di tahun 2021 ini,” pungkasnya. (**)

Selengkapnya
Back to top button