Perusuh Jadi Sasaran Program Pembinaan, KDM: “Saya Masukkan ke Barak Tentara”
FAJARNUSANTARA.COM- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa para perusuh dan pelaku onar di masyarakat akan menjadi sasaran pembinaan di barak militer. Hal ini merupakan bagian dari program Penguatan Karakter dan Bela Negara yang tengah digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Nanti dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar bulan Juli, orang yang mabuk di jalanan atau orang yang bikin rusuh di mana-mana akan saya masukin barak tentara,” kata Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat meninjau kegiatan Penguatan Karakter dan Bela Negara bagi pelajar di Makodim 0610 Sumedang, Jumat, 9 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa tidak hanya anak sekolah, guru dan pegawai yang malas juga akan mengikuti pembinaan serupa.
“Ke depan guru yang malas atau pegawai yang malas akan dimasukkan barak tentara,” ucapnya.
Menurut KDM, metode pembinaan yang digunakan tidak serta-merta bersifat militeristik, tetapi disertai pendekatan sosial dan ekonomi.
“Karena mereka mempunyai keluarga, maka akan dipekerjakan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah dan mereka mendapat honor dari pekerjaan. Ini akan dilaksanakan secara bertahap,” ujar dia.
Kegiatan Penguatan Karakter dan Bela Negara bagi pelajar sendiri diselenggarakan di bawah pengelolaan Bupati dan Komando Distrik Militer (Kodim), serta diawasi oleh Danrem dan jajaran kepolisian.
“Yang punya metodologi ini adalah Bupati karena ini pengelolaannya di bawah Bupati dan Dandim serta diawasi oleh Danrem. Kemudian nanti jajaran Polri juga mengawasi bagaimana mereka menghilangkan kebiasaan berkendaraan bermotor di bawah umur termasuk penggunaan gadget,” tutur KDM.
Ia mengapresiasi pendekatan multidisipliner dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah, Kodim, dan kepolisian melakukan pemeriksaan psikologis, kesehatan, gizi, hingga berat badan peserta.
“Ini menjadi dasar utama untuk bagaimana nanti sebelum masuk dan setelah masuk perubahannya,” katanya.
Dedi menekankan bahwa kegiatan ini bukan bentuk pendidikan militer.
“Ini menunjukkan kepada publik, ini bukan pendidikan militer tapi ini adalah pendidikan kedisiplinan siswa agar siswa mau minum air putih, mau makan makanan yang bergizi, bernutrisi, dan mau berolahraga,” ujarnya.
Program ini rencananya akan diterapkan di seluruh daerah di Jawa Barat.
“Pokoknya semua daerah yang berkebutuhan, dan Bupatinya jangan merasa gengsi dan takut. Karena nanti ketika di tempat lain sudah tertib dan rapi, tiba-tiba di kabupatennya ribut geng motor tidak terkendali, justru itu akan malu,” ungkapnya.
Dedi juga menyoroti perlunya introspeksi dalam dunia pendidikan.
“Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu pendidikan harus melakukan evaluasi secara total, baik terhadap sistem maupun guru-guru di sekolah,” katanya.
Pada 16 Mei mendatang, Pemprov Jabar dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Jabar dan Polda Metro, serta para bupati dan wali kota untuk menegakkan kedisiplinan siswa dalam berlalu lintas.
“Maka nanti di lapangan tidak boleh lagi ada rasa ragu melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas. Berikutnya patroli harus diperkuat, geng motor harus tertangani dengan patroli,” ucap Dedi.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan bahwa kegiatan ini telah dipersiapkan dengan matang dan melibatkan berbagai pihak.
“Ini sudah dipersiapkan secara matang, melibatkan pemerintah, Kodim dan pihak-pihak terkait lainnya. Selama satu bulan ini kita akan cukup koperatif, karena ada pendidikan tentang kebangsaan, keagamaan, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan pertanian,” kata Dony.
Ia menambahkan akan ada sesi parenting bagi orang tua siswa.
“Inilah yang membedakan Sumedang dengan daerah lain. Di sini nanti selama dua hari akan ada parenting bagi orang tuanya tentang bagaimana mendidik anak-anak, sehingga ketika pulang ke rumah, orang tuanya sudah siap untuk membimbing dan mendidik anaknya,” tuturnya.
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah pendidikan Panca Waluya (cageur, bageur, bener, singer).
“Saya berterima kasih kepada jajaran Pemda dan yang sudah menyiapkan kegiatan ini secara matang dan komprehensif. Dan jangan bayangkan ini seperti barak militer atau wajib militer,” ucap Dony.
Ia menegaskan bahwa program ini adalah ikhtiar pemerintah daerah bersama Pemprov Jawa Barat untuk menangani permasalahan sosial secara solutif dan aplikatif.
“Karena anak-anak remaja ini masih mempunyai masa depan dan punya hak untuk sukses. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dengan kebijakannya untuk menghantarkan mereka menuju kesuksesannya,” pungkasnya.**
