Koridor Ekonomi Pantura, Nurhasan : Jangan Sampai Masyarakat Hanya Jadi Penonton
FAJARNUSANTARA.COM,- Anggota Komisi VIII DPR RI dari F-PKS Nurhasan Zaidi mengapresiasi rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terkait Pembangunan Super Koridor Ekonomi Pantai Utara Jawa, di antaranya, Batang, Subang dan Majalengka, yang disampaikan Jokowi dalam Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI 2020, di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2020).
Namun, terdapat catatan-catatan penting agar rencana tersebut dapat terealisasi dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saya apresiasi keinginan presiden terkait rencana program percepatan Pembangunan Super Koridor Ekonomi Pantura. Di mana, Majalengka dan Subang menjadi prioritas sasaran program tersebut,” ujarnya
Terkait harapan presiden, agar super koridor ekonomi ini mampu mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, cukup cermat dan harus didukung.
“Namun, harapan ini agaknya kurang realistis bila tidak didukung oleh kebijakan yang fundamental, fokus dan terarah. Terutama membangun mental dan kualitas SDM serta membina iklim ekonomi masyarakat berbasis UMKM yang kondusif,” katanya.
Karena, kata dia, harus diakui bahwa keberpihakan presiden maupun pemerintah terhadap pemngembangan UMKM dan peningkatan kualitas mental dan kompetensi SDM, terutama di daerah pesisir pantura, saat ini belum terasa. Apalagi di masa-masa sulit menghadapi efek pandemi Covid.
Menurutnya, kalaupun presiden ingin melakukan lompatan besar bersama UMKM, maka baiknya bangkitkan dulu UMKM agar dapat berdiri tegak dan siap melompat. Termasuk pulihkan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk. Bagi masyarakat Subang dan Majalengka, ini tantangan sekaligus peluang, namun bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman.
“Ancaman bahwa jangan-jangan masyarakat di sini nantinya hanya menjadi penonton di negeri sendiri di tengah geliatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dari program itu,” ungkapnya.
Belum lagi, Nurhasan menuturkan, masalah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang saat ini menjadi barang mahal. Presiden dan jajarannya harus menerjemahkan secara detail, jangan ada gagap dan gagal pemahaman yang menyebabkan kegaduhan serta kekacauan di lapangan.
“Terakhir, harapan presiden untuk menciptakan ekosistem nasional yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. Jangan cuma mimpi tanpa realisasi, masyarkat sudah bosan dengan janji,” tuturnya.
“Kita tantang presiden beserta jajaran pemerintah pusat merealisasikan mimpi itu, bersama-sama membangun Super Koridor Ekonomi Pantura yang membawa maslahat bagi masyarakat dan mewujudkan perekonomian yang adil, seperti yang dikatakannya dalam sidang tahunan tadi,” tambahnya.