Politik

Kang RinSo Minta Gubernur dan Bupati Antisipasi Dampak Sosial PSBB Tahap Dua

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ridwan Solichin, meminta Gubernur dan Bupati mengantisipasi dampak sosial penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tahap Dua yang ada di wilayah Jawa Barat.

“Dengan diperpanjangnya masa PSBB dihampir setiap Kabupaten di Jawa Barat, tentu akan berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat, terutama buruh harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap, yang banyak bercokol di hampir sudut kota,” kata Kang RinSo, sapaan akrab Ridwan Solichin, saat melakukan kroscek data Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi di Desa Sayang dan Cileles, Jatinangor, Rabu (6/5).

Baca Juga :  Pulang Kampung dan Siap Mengabdi, Kang Hery Daftar ke PDIP untuk Kontestasi Pilkada Sumedang 2024

Disamping itu juga, Kang RinSo membagikan 50 paket sembako di Desa Cileles dari kocek pribadi nya untuk dibagikan kepada masyarakat Desa. Ditambah 10 lusin masker dan juga mesin semprot 3 buah untuk Desa Sayang.

Menurut pria yang kini duduk di Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ini, Gubernur dan para Bupati harus mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, karena menurutnya, dampak tersebut akan semakin terasa bagi masyarakat yang memiliki upah harian atau pekerja serabutan.

RinSo juga menambahkan, dengan adanya kebijakan diam di rumah, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dalam upah harian semakin tertekan. Mereka kini semakin kesulitan mendapat penghasilan harian yang biasa didapatkan karena hampir semua sektor tidak beroperasi.

Baca Juga :  Sekda Jawa Barat Tinjau Masjid Al Jabbar Pasca Adanya Pungutan Liar, Pelaku Dibina dan Diingatkan

“Yang paling menderita adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan. Kalangan ojek sepeda motor, misalnya. Sejak adanya instruksi Work From Home, mereka menjadi kehilangan penumpang dan pelanggan order makanan jauh berkurang. Padahal, ojek adalah pekerjaan alternatif setelah banyaknya industri melakukan PHK yang tidak terkendali,” katanya.

Disamping itu, kata RinSo, kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat selama Ramadhan dan Idul Fitri. Di masa ini, perusahaan akan kesulitan memberikan tunjangan hari raya (THR) karena minimnya pemasukan saat kebijakan bekerja di rumah.

Baca Juga :  Bey Machmudin lepas Bandung bjb Tandamata untuk Berkompetisi di Proliga 2024

“Kebutuhan sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan tuntutan THR akan muncul, sementara industri sudah menerapkan Work From Home, yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan income perusahaan. Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri,” tuturnya.

Bagaimanapun juga, ia menekankan, semua ini akan menjadi sebuah situasi yang sangat perlu diperhatikan semua pihak, terutama Gubernur dan Bupati juga jajaran TNI/Polri agar tidak berdampak pada ancaman Kamtibmas.

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button