Regulasi Baru Percepat Transformasi Jatinangor
FAJARNUSANTARA.COM- Kawasan Jatinangor masuk dalam pengembangan kawasan strategis nasional, bagian dari metropolitan Cekungan Bandung. Pemerintah Kabupaten Sumedang, bekerja sama dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan sektor swasta, berkomitmen mempercepat pengembangan wilayah ini melalui regulasi yang selaras dan program strategis bersama.
Agus Wahidin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang, menyampaikan bahwa langkah interaktif ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pengembangan kawasan perkotaan.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat juga turut mengatur bagaimana pengembangan kawasan ini. Jadi ada sinkronisasi regulasi antara daerah dan pusat,” ujarnya, Rabu (20/12),
Agus menekankan bahwa pengembangan Jatinangor bukan hanya tanggung jawab Pemkab Sumedang.
“Kawasan ini sudah menjadi milik nasional, bagian dari kawasan metropolitan Cekungan Bandung. Apalagi di sini ada perguruan tinggi besar seperti ITB, UNPAD, IPDN, dan IKOPIN. Dengan potensi seperti ini, kami melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Asech, untuk bersama-sama membuat kajian mendalam,” jelasnya.
Menurut Agus, salah satu kunci pengembangan kawasan ini adalah penyusunan master plan yang jelas dan terarah.
“Kemarin, Bapemas dan Sekda dari Provinsi Jawa Barat hadir untuk membahas rencana ini. Kami meminta mereka menyusun blueprint yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” katanya.
Agus menambahkan bahwa Jatinangor memiliki daya tarik besar bagi investor luar negeri.
“Kalau hanya dibebankan ke Pemda Sumedang, jelas tidak mungkin. Tapi, jika pusat, provinsi, dan kabupaten bersama-sama, ditambah dukungan perguruan tinggi dan swasta, kita bisa menarik investor kelas dunia. Ini termasuk pembangunan fasilitas umum dan sosial,” ujarnya optimistis.
Diskusi juga membahas target Bapemas untuk menyelesaikan blueprint pengembangan Jatinangor pada tahun 2025.
“Saat ini, Perda baru mengikat internal Pemda Sumedang. Tapi kami yakin, dengan blueprint yang terintegrasi, pelayanan publik di Jatinangor bisa lebih baik. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah ada menjadi modal awal yang kuat,” pungkas Agus.
Pengembangan Jatinangor diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan akademik dan investasi strategis nasional.**







