Daerah

Mulai 1 April, BKKBN Akan Data Penduduk Secara Serempak, Termasuk di Sumedang

FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), akan melakukan pendataan keluarga di tahun 2021 ini.

Pendataan itu dilakukan juga di tingkat kabupaten melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Seperti yang akan dilakukan DPPKB Sumedang, akan melaksanakan pendataan keluarga yang merupakan program dari BKKBN setiap lima tahun sekali.

Baca Juga :  ADUJAK Jabar 2022 : Wakil Kota Depok dan Kota Cimahi Jadi Duta GenRe Jawa Barat 2022

“Dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Mulai 1 April hingga 31 Mei 2021. Itu termasuk di Sumedang juga,” kata Kasie Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada DPPKB Sumedang, H Ence Momon, Kamis (18/3/2021) seperti dilansir dari laman resmi Pemkab Sumedang.

Disebutkan, pendataan keluarga ini harusnya dilaksanakan tahun 2020. Hanya saja pada saat itu awal terjadinya pandemi covid-19.

Baca Juga :  Setelah 43 Tahun Menunggu, Warga Padaasih dan Babakan Asem Sumringah Jalan di Desanya Mulus

“Itu ditunda dan baru bisa dilaksanakan tahun 2021 ini,” sebutnya.

Pendataan keluarga itu, dilakukan untuk pengumpulan data basis keluarga. Sehingga nantinya, dapat digunakan untuk berbagai program.

“Nantinya instansi lain, jika perlu, bisa menggunakan data tersebut,” ujarnya.

Dalam pendataan kekuarga yang didata diantaranya sudah masuk KB atau belum. Kemudian pembangunan keluarganya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Termasuk data mikro seperti apakah keluarga punya balita, remaja dan lansia.

Baca Juga :  HIMA PAI STAI SAS Sumedang Gelar Islamic Competition, Cetak Siswa dan Mahasiswa Berkualitas

“Di tingkat Kabupaten Sumedang pendataan keluarga ini akan diluncurkan pada 1 April. Orang pertama yang akan didata adalah bupati, wakil bupati dan sekda,” tuturnya. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Fajar Nusantara Online (FNO). PT. FNO telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button