FAJARNUSANTARA.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh langkah-langkah hukum dalam penanganan kasus rudapaksa yang dilakukan oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, kasus tersebut tak hanya persoalan kriminal semata, melainkan juga menyangkut hancurnya kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran dan institusi pendidikan tinggi.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan dan pendidikan,” kata Dedi, Sabtu, 12 April 2025, usai menghadiri kegiatan silaturahmi Idulfitri 1446 H Keluarga Besar Paguyuban Pasundan di Graha Pasundan, Kota Bandung.
Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mendorong penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga meminta agar reformasi di bidang pendidikan kedokteran segera dilakukan, sebagai langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kita harus tegas. Hukuman maksimal perlu diberikan kepada pelaku, sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dokter yang ada sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi meminta perguruan tinggi dan rumah sakit tempat pelaku menempuh pendidikan segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti lalai atau terlibat.
“Perguruan tinggi ataupun rumah sakit tidak boleh lambat dalam mengevaluasi kasus ini. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, itu yang paling penting,” ucapnya.
Menurut Dedi, tragedi ini harus menjadi momentum pembenahan sistem rekrutmen dan pembinaan calon dokter di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa profesi dokter bukan hanya soal keahlian medis, tetapi juga menyangkut moralitas dan tanggung jawab sosial.**
