Menko AHY Ingatkan Praja, ASN Harus Jaga Netralitas agar Tak Menjadi Korban Politik
FAJARNUSANTARA.COM– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Menurut dia, sikap independen menjadi kunci agar ASN dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Pesan itu disampaikan AHY saat memberikan kuliah umum bertema “Menyiapkan ASN Unggul, Menjawab Tantangan Pembangunan Bangsa” kepada praja dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis, 18 Juni 2026.
Dalam paparannya, AHY menyoroti kondisi di lapangan yang masih memperlihatkan ASN rentan menjadi korban pergantian kepemimpinan politik di daerah. Karena itu, ia meminta para praja yang kelak menjadi aparatur negara untuk tetap berpegang pada prinsip netralitas.
“Pentingnya ASN menjaga netralitas, agar tidak menjadi korban politik. Saat ini, banyak ASN yang menjadi korban kepentingan politik kepala daerah, manakala mendukung kepala daerah terpilih, ia terpakai, manakala tidak terpilih seakan tersingkirkan,” ujar AHY.
Selain membahas netralitas ASN, AHY memaparkan berbagai program strategis pemerintah di bidang infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Ia mengatakan pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Menurut AHY, para praja IPDN memiliki posisi strategis karena akan menjadi bagian dari birokrasi yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di berbagai daerah. Oleh sebab itu, mereka harus memahami arah pembangunan nasional sekaligus tantangan yang akan dihadapi bangsa.
“Ketika nantinya bertugas di daerah, ASN harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga,” tutur AHY.
AHY juga memberikan apresiasi kepada praja IPDN yang ikut membantu penanganan bencana di Aceh Tamiang. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter kepemimpinan, empati, dan kesiapsiagaan seorang aparatur negara.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai pesan AHY mengenai netralitas ASN menjadi bekal penting bagi para praja IPDN yang diproyeksikan menjadi pemimpin pemerintahan di masa depan.
Menurut Bima, ASN harus mampu memahami dinamika politik di daerah tanpa kehilangan profesionalisme dan independensinya sebagai pelayan masyarakat.
“Pesan yang dititipkan Pak Menko ini tentunya menjadi satu pesan yang berharga bagi kami, agar para praja harus cukup bijak dalam memahami dinamika politik. Mereka harus mampu memosisikan diri secara tepat tanpa melepaskan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dan aparatur negara,” kata Bima.
Ia menambahkan kemampuan menjaga keseimbangan antara pemahaman terhadap dinamika politik dan profesionalisme birokrasi merupakan kualitas yang wajib dimiliki setiap ASN.
Dengan begitu, aparatur negara dapat menjalankan roda pemerintahan secara objektif, independen, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
