Bupati Sumedang Usulkan JPO hingga Pembatasan Truk Besar di Jatinangor, Keselamatan Mahasiswa Jadi Prioritas
FAJARNUSANTARA.COM– Pemerintah Kabupaten Sumedang mempercepat upaya penanganan persoalan lalu lintas di kawasan pendidikan Jatinangor dengan mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Mulai dari pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), penambahan penerangan jalan, hingga pembatasan kendaraan sumbu tiga menjadi fokus pembahasan dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dan Kepala Dinas Perhubungan Herman bertemu Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Rudi Irawan, untuk membahas solusi atas tingginya mobilitas kendaraan yang memicu kemacetan dan kecelakaan di kawasan pendidikan Jatinangor.
Menurut Dony, Jatinangor merupakan kawasan strategis yang menjadi pusat aktivitas ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Ikopin University. Aktivitas tersebut berlangsung di sepanjang jalan nasional yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi.
“Kondisi ini membutuhkan perhatian serius. Keselamatan masyarakat, khususnya para mahasiswa, harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin ada lagi korban kecelakaan akibat kurang optimalnya fasilitas keselamatan di kawasan pendidikan,” kata Dony.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusulkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sekitar kawasan kampus, penambahan serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan penerapan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong integrasi Area Traffic Control System (ATCS) milik Pemkab Sumedang dengan sistem pemantauan lalu lintas Kementerian Perhubungan guna mendukung penerapan transportasi cerdas di kawasan Jatinangor.
Pengembangan fasilitas Smart Pole yang dilengkapi kamera pengawas (CCTV), sistem informasi publik, pemantauan kualitas udara, dan berbagai perangkat pendukung lainnya turut diajukan sebagai bagian dari konsep kawasan pendidikan yang aman, modern, dan berbasis teknologi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Dony meminta arahan Kementerian Perhubungan terkait pembatasan kendaraan berat atau truk sumbu tiga yang masih melintasi kawasan pendidikan Jatinangor meski akses Jalan Tol Cisumdawu telah tersedia.
Menurutnya, keberadaan kendaraan berat di kawasan tersebut sering dikeluhkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat karena meningkatkan potensi kecelakaan sekaligus mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kita harus mencari solusi terbaik agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Jangan sampai kita menunggu adanya korban berikutnya baru mengambil tindakan,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Rudi Irawan, menyatakan pihaknya menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan pendidikan Jatinangor.
Ia menjelaskan bahwa pembatasan kendaraan sumbu tiga dapat diproses melalui kajian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan dibahas bersama instansi terkait, termasuk kepolisian dan penyelenggara jalan.
“Pembatasan kendaraan sumbu tiga dapat diusulkan melalui kajian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dibahas bersama instansi terkait, termasuk kepolisian dan penyelenggara jalan,” ujar Rudi.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan mendukung aktivitas pendidikan di Jatinangor, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan mahasiswa di kawasan tersebut.**
