FAJARNUSANTARA.COM, JAKARTA – Isi dari UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, nampaknya ada kesalahan ketik di sejumlah pasal. Dalam UU Ciptaker yang diundangkan dengan Nomor 11 Tahun 2020 itu, diketahui salah ketik pada Pasal 6, di Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
Menyikapi hal ini, Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menulai, jika kesalahan pada UU Cipta Kerja ini akan diubah, prosesnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah, perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dalam memberikan kepastian hukum, agar pasal-pasal tersebut bisa dilaksanakan.
“UU ini tidak bisa diubah begitu saja. Harus keluarkan Perppu,” kata Bivitri seperti dikutip dari kompas.com, Selasa (3/11).
Menurutnya, dari kesalahan ini malah memperjelas proses pembahasan dan pembentukannya yang ugal-ugalan. Makna pembuatan UU itu, terlihat hanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.
“Makin tampak ke publik dari buruknya proses yang ugal-ugalan seperti ini. Padahal UU itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya. Itu pun sudah disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan hingga seakan tujuan buruk menghalalkan segala cara,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada Pasal 6 menyebutkan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi.
Namun, rujukan ke Pasal 5 ayat (1) tidak jelas karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat. Pasal 5 hanya berbunyi, ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Kemudian, ada pula kesalahan ketik dalam Pasal 175 di Bab Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja. Pasal 175 angka 6 mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 53 itu terdiri atas 5 ayat yang mengatur soal syarat sah keputusan pemerintahan. Ayat (1) berbunyi, batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ayat (2), jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ayat (3), dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan dan/atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat (4), apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. Semestinya, ketentuan dalam ayat (5) merujuk pada ayat (4). Bukan pada ayat (3) sebagaimana yang ditulis dalam UU Cipta Kerja. (**)
