Politik

PUI Menolak RUU HIP Secara Total

Organisasi Keagamaan Persatuan Ummat Islam secara tegas menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

RUU HIP, menurut Sekretaris Jenderal PUI, Raizal Aripin, sangat bertentangan sekali dengan Pancasila itu sendiri. Pasalnya, dalam pasal-pasal nya, Pancasila diperas menjadi trisila bahkan ekasila.

Baca Juga :  Dawuh KH Nurhasan Saat Pelantikan PUI Garut: Gerakan Dakwah PUI di Garut Harus Mandiri

“Ketuhanan yang maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, ini sangat bahaya sekali, bahkan menghilangkan bunyi UUD ’45 yang menyebut atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, katanya kepada Wartawan, Senin, (15/6).

Ia menyebutkan, UUD ’45 secara jelas telah menyebut kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. “Indonesia negara ketuhanan, bukan negara atheis”, kata Raizal.

Baca Juga :  Dawuh KH Nurhasan Saat Pelantikan PUI Garut: Gerakan Dakwah PUI di Garut Harus Mandiri

Menurutnya, ummat Islam telah banyak berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, bahkan memiliki investasi paling besar dinegeri ini. Untuk itu, ia menjelaskan, Pancasila, sila pertama itu tentang ketuhanan yang maha Esa.

Untuk itu pihak nya meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU HIP. Karena selain Pancasila yang diperas, RUU HIP ini juga tidak dimasukkannya Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Baca Juga :  Dawuh KH Nurhasan Saat Pelantikan PUI Garut: Gerakan Dakwah PUI di Garut Harus Mandiri

“PUI dengan tegas menolak RUU HIP, karena ada indikasi bangkitnya faham-faham yang berbau komunisme, dengan tidak dicantumkan nya TAP MPRS tentang pembubaran komunisme,” tandasnya.

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button