FAJARNUSANTARA.COM – Program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun di balik target angka partisipasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menghadapi tantangan sosial, budaya, hingga teknis yang menuntut pendekatan baru—lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sumedang Dr.Aceng Solahudin Ahmad mencatat pelaksanaan program KB tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan fasilitas, tetapi juga dengan persoalan pola pikir masyarakat. Hambatan sosial, budaya, dan agama masih menjadi tantangan paling mendasar.
“Masih ada anggapan alat kontrasepsi bisa berpindah tempat dan menyebabkan kemandulan. Ini murni karena informasi yang keliru dan turun-temurun,” kata Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sumedang Dr.Aceng dalam wawancara.
Di sejumlah wilayah perdesaan, pameo banyak anak banyak rezeki masih kuat. Sebagian kelompok masyarakat bahkan memandang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebagai bentuk pembatasan kehendak Tuhan. Kondisi ini membuat edukasi KB kerap mentok di tataran normatif.
Masalah lain muncul dari faktor geografis. Wilayah terpencil dan sulit dijangkau membutuhkan biaya logistik besar. Distribusi alat kontrasepsi kerap tidak merata antara wilayah perkotaan dan pelosok desa. Di saat yang sama, rasio Penyuluh KB dengan jumlah penduduk belum ideal.
“Kami tidak kekurangan komitmen, tetapi keterbatasan SDM dan luas wilayah menjadi pekerjaan rumah yang serius,” ujar narasumber tersebut.
Tantangan baru juga datang dari perubahan demografi. Pasangan muda dari kalangan milenial dan Gen Z dinilai lebih kritis, namun rentan terpapar informasi keliru dari media sosial. Sementara itu, partisipasi pria dalam program KB masih rendah.
“Kontrasepsi masih dianggap urusan perempuan. Padahal pengendalian kelahiran adalah tanggung jawab bersama,” kata Kepala DPPKBP3A.
Akibatnya, angka unmet need—keluarga yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan namun belum ber-KB—masih menjadi indikator yang perlu ditekan.
Menghadapi kompleksitas tersebut, DPPKBP3A mulai mengubah strategi. Pendekatan tokoh masyarakat menjadi kunci. Tokoh agama dan adat dilibatkan sebagai local champions untuk menyampaikan pesan KB dalam bahasa yang dipahami warga.
“Ketika tokoh agama yang berbicara, penerimaan masyarakat jauh lebih baik. KB kami posisikan sebagai ikhtiar kesejahteraan keluarga,” ujar narasumber.
Selain itu, kampanye KB beralih ke ranah digital. Konten edukasi berbasis data disebarluaskan melalui media sosial untuk mematahkan mitos dan hoaks. Di wilayah sulit dijangkau, layanan jemput bola melalui mobil pelayanan KB dioperasikan agar masyarakat tidak lagi terkendala jarak.
Dinas KB menegaskan arah kebijakan ke depan bukan semata mengejar capaian statistik, tetapi meningkatkan kualitas hidup keluarga. Fokus mulai diarahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang karena dinilai lebih efektif dan efisien.
“MKJP bukan hanya soal menunda kehamilan, tapi memastikan keluarga siap secara ekonomi dan kesehatan,” kata pejabat DPPKBP3A.
Program KB juga diintegrasikan dengan upaya percepatan penurunan stunting. Edukasi jarak kelahiran diberikan sejak masa kehamilan hingga pascapersalinan. KB Pasca-Persalinan dinilai menjadi intervensi paling efektif dalam mencegah kehamilan tidak direncanakan.
Kampung KB dikembangkan menjadi pusat integrasi lintas sektor—kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pendekatan program disesuaikan dengan karakter sasaran, mulai dari remaja melalui PIK-R, hingga kampanye khusus untuk meningkatkan partisipasi pria.
DPPKBP3A juga mengembangkan mekanisme mendengar aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah, pendataan keluarga door to door, hingga kanal pengaduan digital. Dengan cara ini, kebijakan dirancang dari bawah, bukan semata berbasis asumsi.
Evaluasi dan monitoring dilakukan berlapis melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), rapat Monitoring Wilayah Setempat, hingga audit kasus. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka pengguna KB, tetapi juga menurunnya angka unmet need, drop out kontrasepsi, dan Total Fertility Rate.
“Data menjadi kompas utama kami. Dari situ kami tahu kebijakan mana yang efektif dan mana yang harus diperbaiki,” kata narasumber.
Program Keluarga Berencana kini dituntut lebih dari sekadar mengendalikan angka kelahiran. Ia harus hadir sebagai instrumen pembangunan manusia. Dengan memadukan pendekatan personal, teknologi digital, serta penguatan peran masyarakat, DPPKBP3A berupaya menjadikan perencanaan keluarga sebagai investasi masa depan, bukan lagi sekadar kewajiban administratif.**
