FAJARNUSANTARA.COM – Rencana aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan, Subang, mencuat sebagai bentuk kekecewaan LSM Pemuda terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka menilai kedua pejabat tersebut tidak merespons kritik masyarakat terkait dugaan buruknya mutu proyek jalan dan isu pengendalian proyek di lingkungan dinas.
LSM Pemuda menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan, Subang, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai abai terhadap kritik masyarakat.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, mengatakan pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan berbagai kritik, khususnya terkait mutu proyek infrastruktur jalan. Namun, upaya tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan.
“Kami sudah beberapa kali menyuarakan kritik, terutama terkait buruknya umur layanan jalan pada proyek yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, tetapi tidak pernah ada respons,” ujar Andri, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menyoroti sejumlah proyek yang baru selesai dikerjakan namun telah mengalami kerusakan. Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan dugaan gagal konstruksi dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Proyek-proyek yang baru saja selesai sudah mengalami kerusakan. Ini patut diduga sebagai gagal konstruksi, tidak sesuai spesifikasi dan cacat teknis,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur jalan, LSM Pemuda juga akan mengangkat isu dugaan adanya pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut mampu mengendalikan atau mengatur proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Andri menyebut, isu tersebut berkembang di masyarakat, namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi.
“Kedua, terkait isu adanya pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang diduga mampu mengendalikan proyek di Dinas Pendidikan serta menjual atau mencatut nama KDM. Namun Kepala Dinas Pendidikan bungkam terhadap isu tersebut,” ucapnya.
Menurut Andri, aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan dipilih karena upaya menyampaikan aspirasi langsung ke dinas terkait maupun ke Kantor Gubernur tidak pernah membuahkan hasil.
“Aksi di Lembur Pakuan kami anggap tepat, karena menyampaikan aspirasi ke dinas terkait atau Kantor Gubernur tidak pernah mendapat tanggapan, baik dari Kepala Dinas maupun dari KDM,” katanya.
Ia menambahkan, sejak kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, masyarakat merasa memiliki akses lebih terbuka untuk menyampaikan kritik. Namun, ia berharap keterbukaan tersebut diikuti dengan respons konkret dari jajaran dinas.
“Melalui berbagai kontennya, KDM getol mengawasi program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan. Tapi di lapangan masih banyak ditemukan pengusaha nakal yang mempermainkan spesifikasi teknis pekerjaan jalan dan tidak sesuai harapan rakyat,” tutur Andri.
LSM Pemuda berharap audiensi dan rencana aksi tersebut dapat mendorong transparansi serta perbaikan kualitas proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***
