NasionalPolitik

Ketua KPU RI Positif Covid-19, Seluruh Pegawai Harus Swab Test

FAJARNUSANTARA, JAKARTA – Covid-19, menyerang juga kepada Ketua KPU RI, Arief Budiman. Dia dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 setelah menjalani swab test pada Kamis (17/9) malam.

Arief pun langsung melakukan isolasi mandiri di kediamannya. Hanya saja sebelumnya, dia menjalani swab test, sebagai syarat untuk melaksanakan rapat di Istana Negara pada Jumat (18/9) ini.

Baca Juga :  Seorang Warga Tanjungsari Meninggal Dunia Dengan Postif Covid-19, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

Adanya kabar ini, membuat lingkungan KPU RI harus ikut diwaspadai. Dan sejak hari ini, seluruh pegawai KPU menjalankan Work From Home (WFH). Bahkan, harus juga melakukan swab test.

“WPH itu mulai hari ini hingga 22 September 2020. Ini harus dilakukan guna mencegah adanya penyebaran. Dan juga para pegawai harus menjalani juga swab test,” kata Arief ketika dikonfirmasi wartawan seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca Juga :  Antisipasi Hoax, KPU Sumedang Gelar Sosialisasi Tahapan Pemilu Dihadapan Awak Media

Dia menambahkan, akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area kantor KPU RI. Rencananya, sterilisasi itu akan dilakukan Sabtu  besok (19/9).

“Tentu agar aman perlu dilakukan juga sterilisasi (di lingkungan kantor KPU). Itu akan dimulai 19 September besok ya,” tamahnya.

Baca Juga :  Seorang Warga Tanjungsari Meninggal Dunia Dengan Postif Covid-19, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

Terkait pekerjaannya, aia mengaku akan tetap melaksanakan tuas sebagai orang nomor satu di KPU RI secara daring. Hal itu harus dilakukannya, lantaran menjelang persiapan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.

Sejumlah persiapan, kata dia, tentu harus dilakukan guna kelancaran semuanya. Meski untuk saat ini prosesnya terhambat karena harus melakukan tugas secara WFH. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button