Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang terus gencar sosialisasikan pencegahan stunting guna mewujudkan zero stunting di Tahun 2024.
Melalui Mini Lokakarya Program Bangga Kencana yang digagas oleh UPTD DalDuk Wilayah Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta mensosialisasikan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Jum’at, 2 September 2022 di Aula Kantor Kecamatan Tanjungkerta ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Pertanian, dan Perwakilan Setiap Desa Se-Kecamatan Tanjungkerta.
Camat Tanjungkerta, Asep Taupiq, menyebutkan, semua pihak harus berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting.
“Tidak hanya Puskesmas, KB, kader, tapi harus ada upaya prepentif dari semua pihak, salah satunya adalah tokoh agama,” kata Asep saat memberikan sambutan.
Pihaknya tidak ingin melahirkan generasi yang lemah, maka semua harus ekstra kerja di lapangan.
“Kita perlu optimalisasi, terutama masalah pencegahan. Nanti kita kolaborasi dengan pihak sekolah,” tuturnya.
Menurutnya, salah satu penyumbang stunting adalah dari Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).
“Karena KTD, jadi malu untuk diperiksa, tidak siap, akhirnya melahirkan bayi stunting. Dari KTD ini akan terus menambah angka stunting baru,” kata Asep.
Asep berkomitmen akan terus mensupport dalam upaya penurunan angka stunting di Tanjungkerta.
“Kami tidak ingin Tanjungkerta jadi lokus stunting, dilapangan juga kita akan support supaya Sumedang jadi zero stunting,” tuturnya.
Masih ditempatkan yang sama, Lungsur Djungjunan, selaku TPPS Tingkat Kabupaten Sumedang, menyebutkan, Mini Lokakarya adalah ajang mencari solusi jika ada masalah dilapangan.
“Mini Lokakarya ini ada di Tingkat Kecamatan, kalau di Desa ada Rembuk Stunting,” tuturnya.
Ia menjelaskan, secara Nasional, data stunting Tahun 2019 adalah 27,7%, kemudian ditargetkan harus turun menjadi 14% di Tahun 2024
“Artinya harus menurunkan 13% lebih. Itu yang ingin di perjuangkan atau mimpi republik ini,” katanya.
Tahun 2021, kata Lungsur, data stunting Kabupaten Sumedang mencapai 22%, September 2022 akan ada survey lagi, nanti akan kelihatan apakah akan turun atau naik angkanya.
Ia juga meminta, dalam melakukan intervensi stunting, jangan hanya sebatas pemberian PMT, bisa juga pola asuh, atau sanitasi.
“Nanti di RKPDes bisa intervensi sesuai kondisi dilapangan, jadi RKPDes jangan di sama ratakan, tiap wilayah pasti beda-beda,” katanya.
Ia menambahkan, sasaran juga harus terus didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga, setelah didampingi nanti ada intervensinya, nanti stuntingnya bisa d atasi.
“Sehingga target 14% mudah-mudahan bisa kita capai di Tahun 2024,” tuturnya.
Kepala UPTD DalDuk Wilayah Buahdua, Asep Takari, selaku pihak penyelenggara Mini Lokakarya ini juga menyebutkan, Pemerintah Pusat telah secara serius untuk menggencarkan pencegahan stunting.
“Salah satunya telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” kata Asep.
Melalui Perpres tersebut, kata Asep, BKKBN ditunjuk menjadi lembaga penanggung jawabannya, kebawahnya ada TPPS, mulai dari tingkat provinsi sampai Desa.
“Jadi stunting ini sudah menjadi program prioritas nasional untuk bersama-sama kita mendukungnya,” kata Asep.
