DaerahPemerintahan

Emil Sebut Pangandaran Tak Patuh Pakai Masker, Tasikmalaya Tak Patuh Jaga Jarak

FAJARNUSANTARA.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan, Kabupaten Pangandaran jadi daerah paling tidak patuh memakai masker. Sementara untuk yang tidak patuh akan menjaga jarak, merupakan Kota Tasikmalaya.

Hal itu, Emil -sapaan akrab- Ridwan Kamil sampaikan sesuai menghadiri rapat Satgas Penanggulangan Covid-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021). Dirinya, kembali mengumumkan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan di 27 kota kabupaten yang ada di Jabar.

“Minggu ini wilayah yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Pangandaran. Hanya 65 persen. Kemudian yang paling tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Tasikmalaya di 63 persen,” ujarnya, seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga :  Ibu Hamil Korban Penodongan dalam Angkot di Tanjungsari Meninggal Dunia

Sementara itu, lanjut Emil, Kota Bandung menjadi daerah paling patuh dalam memakai masker. Kemudian untuk kategori menjaga jaraknya, Kabupaten Bandung jadi daerah paling patuh.

“Minggu ini wilayah yang paling patuh memakai masker 91 persen adalah Kota Bandung. Dan Yang paling patuh menjaga jarak ada di Kabupaten Bandung 89 persen,” lanjutnya.

Baca Juga :  Seorang Warga Tanjungsari Meninggal Dunia Dengan Postif Covid-19, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

Kemudian untuk level provinsi, kata Emil, 80 persen masyarakat Jabar sudah menerapkan protokol kesehatan. Baik itu dalam memakai masker maupun dalam menjaga jarak.

“Rakyat Jabar dilaporkan menaati protokol kesehatan itu 80 persen. Itu dari yang disurvei di 27 kota kabupaten. Mudah-mudahan membaik, minggu lalu itu naik turun diangka 50-an persen,” tuturnya.

Dijelskan Emil, survei kepatuhan itu merupakan hasil survei oleh anggota Polri, TNI dan Satpol PP. Petugas, mendatangi ruang publik seperti pasar, jalanan dan taman. Hasil pantauan itu, dilaporkan melalui sebuah aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 yang dibuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementrian Kesehatan.

Baca Juga :  Tegas, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Karena Masih Proses Pemulihan Dampak Covid-19

“Mungkin tidak semua kepala daerah paham. BNPB dan Kemenkes punya aplikasi pelaporan untuk kedisiplinan. Aplikasi itu dilakukan Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP. Ruang publik, jalan, pasar, taman itu didatangi kemudian menghitung titik-titik itu secara digital yang dilengkapi dengan foto. Metodenya itu, nanti diakumulasi total selama seminggu keluarlah persentase,” tukasnya. (**)

Selengkapnya

Redaksi Fajar Nusantara

Fajar Nusantara merupakan media online yang terbit sejak tanggal 17 April 2020 di bawah naungan badan hukum PT. Cyber Media Utama (CMU). PT. CMU telah memiliki badan hukum resmi tercatat di Negara dan memiliki ijin berusaha sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Back to top button