Ansor–Banser Cianjur Gelar Unras Tuntut Bupati Realisasikan Janji Politik
FAJARNUSANTARA.COM- Aksi unjuk rasa digelar puluhan anggota Ansor dan Banser Cianjur untuk menuntut Bupati dan Wakil Bupati Cianjur merealisasikan janji kampanyenya terkait insentif RT, bantuan pesantren, serta insentif guru ngaji dan imam masjid. Demonstrasi dilakukan di Cianjur,
Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Cianjur mengecam Bupati Wahyu dan Wakil Bupati Ramzi yang dinilai gagal memenuhi janji kampanye terkait program insentif RT Rp25 juta per tahun, insentif guru ngaji, imam masjid, serta bantuan Rp300 juta per lembaga pesantren.
Mereka menilai pemerintahan Cianjur telah menutup partisipasi publik dan mengabaikan kontrak politik dengan warga.
Dalam aksinya, para peserta menyatakan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wahyu–Ramzi tidak serius menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
Mereka menuding program-program yang dijanjikan saat kampanye justru tidak dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah.
Kasatkorcab Banser Cianjur, KH. Enjang Durrohman, mengatakan bahwa kegagalan merealisasikan janji tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola amanat publik.
“Janji itu kontrak politik. Kalau tidak direalisasikan, berarti mereka tidak serius memimpin Cianjur,” ujarnya di tengah aksi. Kamis 20 November 2025.
Menurut Enjang, program bantuan Rp25 juta per RT per tahun, insentif guru ngaji dan imam masjid, serta bantuan Rp300 juta per pesantren semestinya menjadi agenda utama dalam lima tahun pemerintahan Wahyu–Ramzi.
“Bupati dan wakil bupati seharusnya merencanakan APBD sesuai program awal. Tapi faktanya, para RT, RW, guru ngaji, bahkan pesantren hanya dijadikan komoditas politik,” katanya.
Sikap senada disampaikan KH. Fawaidz Abdul Qudus, perwakilan LBH Ansor. Ia menilai pemerintah daerah menggunakan pola kekuasaan yang mengabaikan nilai keadilan dan partisipasi publik.
“Ini watak otoritarianisme. Keputusan anggaran tidak mencerminkan nilai egaliter sebagaimana amanat Pancasila. Mereka lebih mementingkan citra daripada kerja nyata,” ujarnya.
Bendahara Ansor Cianjur, KH. Syarif Hamdani, menegaskan bahwa warga Cianjur berhak menagih janji strategis yang telah diumumkan saat Pilkada.
“Ini pembelajaran bagi masyarakat. Pemerintah harus dikontrol. Kedaulatan ada di tangan rakyat,” kata Syarif.
Ia menambahkan, janji strategis yang tidak disertai perhitungan matang telah menimbulkan kekecewaan luas di kalangan santri, guru ngaji, dan pengurus RT/RW.
“Kalau tidak sanggup memenuhi, lebih baik mundur,” tegasnya.
Tuntutan Aksi
Dalam penyampaian resmi, Ansor–Banser Cianjur beserta para guru ngaji dan santri menuntut pemerintah daerah:
Realisasi insentif RT sebesar Rp25 juta per tahun
Realisasi bantuan Rp300 juta per lembaga pesantren
Realisasi insentif guru ngaji dan imam masjid
Selain itu, mereka mendesak DPRD Cianjur menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap janji-janji tersebut.**
