Tingkatkan Kewaspadaan Sesar Lembang Mengancam, Bupati Sumedang: Jangan Anggap Sepele
FAJARNUSANTARA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumedang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi akibat aktivitas sesar Lembang. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa kesiapsiagaan mutlak diperlukan untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
“Dalam menghadapi bencana, pertama kita berharap itu tidak terjadi. Kalau pun itu terjadi, kita harus sudah siap dengan antisipasinya dan memitigasi bencana tersebut,” kata Dony saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda bertajuk Kewaspadaan Dini Menghadapi Potensi Bencana Alam Gempa Bumi Megathrust Sesar Lembang di Gedung Negara, Kamis (19/6).
Rakor tersebut diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan dihadiri unsur Forkopimda, para camat, serta stakeholder terkait.
Menurut Dony, tanggung jawab menghadapi potensi gempa tidak hanya berada di pundak BPBD. Seluruh perangkat daerah harus berkolaborasi dalam satu ekosistem mitigasi bencana.
“Kita bangun sinergi pentahelix, kolaborasi antar OPD, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar tempat-tempat vital seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, hingga kawasan permukiman dilengkapi jalur evakuasi yang jelas dan peralatan evakuasi yang berfungsi optimal.
“Cek jalur evakuasinya, pastikan bisa dipakai. Termasuk di permukiman, komplek dan desa-desa,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Virga Librian, Ketua Tim Bidang Data Pelayanan dan Informasi BMKG Bandung, mengungkapkan bahwa sesar Lembang membentang sepanjang 29 kilometer dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat hingga Kabupaten Bandung.
“Sesar Lembang punya laju geser hingga 14 milimeter per tahun dan berpotensi magnitudo maksimum 6,5 sampai 7. Dampaknya sangat tinggi di Bandung, Cimahi, Purwakarta. Untuk Sumedang, intensitasnya bisa mencapai 6 MMI,” papar Virga.
Ia mengingatkan pentingnya penguatan struktur bangunan vital seperti sekolah dasar, rumah sakit, dan gedung pemerintahan agar tidak lumpuh saat terjadi bencana.
“Sosialisasi, jalur evakuasi, dan rambu yang memadai menjadi langkah awal mitigasi. Harus ada SOP kedaruratan serta gladi evakuasi secara rutin,” katanya.
Virga menambahkan bahwa sejak 2019 jumlah sensor gempa di Jawa Barat telah meningkat dari di bawah sepuluh menjadi 33 unit.
“Dengan peningkatan ini, kita bisa mendeteksi lebih banyak gempa kecil yang sebelumnya terlewat,” jelasnya.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, Sekretaris Daerah Tuti Ruswati, unsur Forkopimda, serta para camat dan pemangku kepentingan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut.***
