FAJARNUSANTARA.COM- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyoroti kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di Kawasan Perkotaan Jatinangor yang dinilai belum memadai. Hal ini ia sampaikan saat meninjau fasilitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Kamis siang.
Bima menyebut, pertumbuhan kawasan kampus di Jatinangor tidak diiringi dengan penataan infrastruktur yang baik. Ia menilai, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan menjadi penyebab utamanya.
“Mungkin karena kelemahan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan juga kampus, sehingga tidak seperti yang didesain dan direncanakan,” ujar Bima setelah meninjau lokasi retret kepala daerah gelombang kedua di Kampus IPDN. Kamis 19 Juni 2025.
Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, diperlukan integrasi lintas sektor untuk menjadikan kawasan Jatinangor lebih ramah bagi mahasiswa. Ia menyarankan pemerintah provinsi bersama seluruh perguruan tinggi duduk bersama menetapkan skema penataan kawasan.
“Sarannya, pemerintah provinsi bersama kampus-kampus yang ada duduk bersama untuk bagaimana agar kawasan ini lebih nyaman lagi. Karena menurut amatan saya banyak mahasiswa mengeluh, seperti jalan tidak aman, nyebrang tidak aman, transportasi publiknya juga terkendala karena macet,” kata Bima.
Dalam kunjungan tersebut, Bima Arya juga memastikan kesiapan fasilitas IPDN menjelang kegiatan retret gelombang kedua yang akan diikuti oleh para kepala daerah. Retret ini dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2025 dan akan dihadiri oleh puluhan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
“Yang terdaftar itu sebanyak 93 kepala daerah, tetapi kami menerima enam surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan,” ujarnya.
Retret kepala daerah merupakan program yang digagas Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN untuk memperkuat integritas dan kepemimpinan kepala daerah dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik.**
