FAJARNUSANTARA.COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyoroti pentingnya integrasi pelayanan publik di Kabupaten Garut.
Hal ini diungkapkannya saat berbicara di Forum Konsultasi Publik (FKP) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut yang digelar di Aula Bank BJB, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, Kamis (7/9/2023).
Nurdin Yana menyatakan bahwa terwujudnya integrasi antara penyedia layanan, termasuk squad kami, akan membawa penyederhanaan birokrasi pelayanan, efisiensi waktu,
Selain itu, biaya yang lebih rendah, dan kemudahan akses ke berbagai layanan seperti administrasi, barang, dan jasa.
Sekda Garut menuturkan, MPP diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan konsep birokrasi 4.0, yang menitikberatkan pada percepatan, akurasi, dan fleksibilitas dalam pelayanan.
“Sekda juga menekankan pentingnya membentuk ASN modern yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, Forum Konsultasi Publik menjadi langkah konkret dalam membangun MPP, melibatkan elemen masyarakat untuk mengumpulkan masukan terkait layanan yang diperlukan.
“Masukan dari masyarakat akan dirumuskan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyelenggara pelayanan publik dan perwakilan masyarakat,” tandasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wahyudijaya, menegaskan bahwa partisipasi dari berbagai pihak adalah syarat penting untuk mendapatkan legalitas MPP dari Kemenpan RB.
“MPP Garut akan memiliki 21 gerai dengan dua lantai, yang akan diisi oleh instansi vertikal dan horizontal,” paparnya.
Wahyudijaya juga menambahkan bahwa MPP ini tidak hanya berfungsi fungsional, tetapi juga akan menjadi ikonik bagi Kabupaten Garut.
“Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan di daerah strategis ini,” imbuhnya.
Terkahir Dikatakannya bahwa dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Kabupaten Garut berkomitmen untuk menuju birokrasi yang lebih efisien dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.**
